[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ae20b0f4-eefc-44bf-bced-3b98e4b9af72","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Nomor 8 Tahun 2022","number","8","year","2022","published_date","2022-07-13","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"403c0907-930b-445f-889a-b2f68d1dd407","Perlindungan Keluarga & Anak","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bangka","place_of_enactment","Sungailiat","theme","Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KABUPATEN-LAYAK-ANAK
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 5 Seri D
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang \r\nKebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak dan Peraturan Bupati Bangka Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016. \n Perda ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak yaitu meliputi Ketentuan Umum, Prinsip, Asas, Dan Tujuan, Kebijakan Penyelenggaraan KLA, Perencanaan KLA, Pembentukan Gugus Tugas KLA, Pra-KLA, Layak Anak Dan Ramah Anak, Pelaksanaan KLA, Forum Anak, Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Kewajiban Orang Tua dan Keluarga, Tanggung jawab Masyarakat, Tanggung Jawab Dunia Usaha, Peran Serta Media Massa dan Masyarakat, Evaluasi, Pendanaan, Sanksi Administratif, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutu. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2022. \n 18 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Bupati Bangka Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 15).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Bangka. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak dan mengganti Peraturan Bupati Bangka Nomor 15 Tahun 2018 yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. Pembentukan Gugus Tugas KLA yang bertugas mengkoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA, memobilisasi sumber daya, melaksanakan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi, serta melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA.\n2. Strategi peningkatan peran berbagai pihak seperti orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dunia usaha, dan anak-anak melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.\n3. Tahapan penyelenggaraan KLA yang meliputi perencanaan, pra-KLA, pelaksanaan, evaluasi, dan penetapan peringkat KLA.\n4. Penyediaan data anak secara komprehensif sebagai bahan penyusunan RAD KLA.\n5. Pengaturan mengenai Layak Anak dan Ramah Anak, termasuk gerakan sosial kemasyarakatan peduli anak dalam berbagai bentuk seperti Keluarga Ramah Anak, RT Ramah Anak, RW Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak, Rumah Sakit Ramah Anak, dan Puskesmas Ramah Anak.\n6. Tanggung jawab Pemerintah Daerah, kewajiban orang tua dan keluarga, tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab dunia usaha, serta peran serta media massa dan masyarakat dalam mewujudkan KLA.","transitional_provisions","1. RAD KLA yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya RAD KLA berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n2. Gugus Tugas KLA dan tim koordinasi pelaksanaan KLA, yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Gugus Tugas KLA berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap Orang atau Dunia Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dalam Pasal 25 dikenakan sanksi adminsitratif berupa :\n a. peringatan tertulis;\n b. denda administratif;\n c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau\n d. pencabutan izin usaha.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BANGKA
THE PROVINCE OF BANGKA BELITUNG ISLANDS
COPY
REGIONAL REGULATION OF BANGKA REGENCY
NUMBER 8 OF 2022
on
IMPLEMENTATION OF CHILD-FRIENDLY REGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANGKA,

Considering:

that to implement the provisions of Article 8 paragraph (3) of Presidential Regulation Number 25 of 2021 on Child-Friendly Regency/City Policy and Regent Regulation of Bangka Number 15 of 2018 on the Implementation of Child-Friendly Regency is no longer in accordance with the current conditions, so it needs to be replaced;
that based on the considerations as intended in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on the Implementation of a Child-Friendly Regency;

Bearing in Mind :

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 28 of 1959 on Stipulation of Emergency Law Number 4 of 1956 (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1956

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ae20b0f4-eefc-44bf-bced-3b98e4b9af72","actionData","errors"]