[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ae1da725-b2ed-45e9-a23f-15211f244881","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Petani dan Nelayan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantaeng No. 9 Tahun 2013","number","9","year","2013","published_date","2013-12-28","effective_date","2013-12-31","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bantaeng","place_of_enactment","Bantaeng","theme","Pemberdayaan Petani dan Nelayan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMBERDAYAAN
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2013/NO.9, TLD NO.9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemberdayaan Petani dan Nelayan
ABSTRAK:	\n \n Kabupaten Bantaeng adalah daerah agraris dan maritim merupakan daerah yang sebagian besar penduduknya hidup dari hasil pertanian dan perikanan; sebagai daerah agraris dan maritim hasil pertanian dan perikanan merupakan tumpuan dan harapan bagi petani dan nelayan untuk mendapatkan hidup yang layak dalam rangka peningkatan kesejahteraan melalui pemberdayaan petani dan nelayan; pemberdayaan petani dan nelayan dimaksudkan untuk melindungi para petani dan nelayan dari berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pra dan pasca panen yang sering merugikan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat adanya keterkaitan dengan para pelaku ekonomi; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Petani dan Nelayan. \n Dasar Hukum: 1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); \r\n2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi \r\n3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian \r\n4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 \r\n5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman \r\n 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian \r\n7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 \r\n8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman \r\n9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan \r\n10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 \r\n 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 \r\n12. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan \r\n13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana \r\n14. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil \r\n15. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah \r\n16.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial \r\n17.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan \r\n18. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan \r\n19. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura \r\n20. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan \r\n21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota \r\n22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan \r\n23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan \r\n24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah \r\n25. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.\r\n\r\n \n MENGATUR TENTANG PEMBERDAYAAN PETANI DAN NELAYAN \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013. \n 39 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberdayakan petani dan nelayan di Kabupaten Bantaeng. Latar belakangnya adalah bahwa Kabupaten Bantaeng merupakan daerah agraris dan maritim di mana sebagian besar penduduknya bergantung pada hasil pertanian dan perikanan. Pemberdayaan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta melindungi mereka dari berbagai permasalahan pra dan pasca panen.\r\n\r\nKetentuan substansial mencakup:\r\n\r\n- **Perencanaan:** Perencanaan pemberdayaan dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, transparan, dan akuntabel, dengan memperhatikan kondisi iklim, sumber daya alam, kebutuhan prasarana dan sarana, serta perkembangan teknologi.\r\n- **Perlindungan:** Perlindungan petani dan nelayan dilakukan melalui fasilitasi prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, pengendalian harga komoditas, asuransi pertanian dan perikanan, serta pembangunan sistem peringatan dini dampak perubahan iklim.\r\n- **Pemberdayaan:** Pemberdayaan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem pemasaran, penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan, akses ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penguatan kelembagaan petani dan nelayan.\r\n- **Pembiayaan:** Pembiayaan pemberdayaan bersumber dari APBD dan dapat dilakukan melalui lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan petani dan nelayan.\r\n- **Pengawasan:** Pengawasan dilakukan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan pemberdayaan.\r\n- **Peran Serta Masyarakat:** Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pemberdayaan petani dan nelayan.","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan daerah ini dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi masyarakat.\r\n2. Sanksi administratif meliputi peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penutupan lokasi kegiatan, pencabutan izin, dan/atau denda administrasi.\r\n3. Sanksi masyarakat dapat berupa sanksi berdasarkan hukum adat yang berlaku atau berdasarkan kesepakatan musyawarah.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF BANTAENG REGENCY
YEAR 2013 NUMBER 9

REGIONAL REGULATION OF BANTAENG REGENCY
NUMBER 9 OF 2013
CONCERNING
EMPOWERMENT OF FARMERS AND FISHERS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANTAENG

\n\n \n \n

Considering:

that Bantaeng Regency is an agrarian and maritime area where most of its population lives off the results of agriculture and fisheries;
that as an agrarian and maritime area, the results of agriculture and fisheries are the foundation and hope for farmers and fishers to obtain a decent life in order to improve welfare through the empowerment of farmers and fishers;
that the empowerment of farmers and fishers is intended to protect farmers and fishers from various problems related to pre- and post-harvest that often harm directly or indirectly as a result of being related to economic actors;
that based on the considerations as referred to in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ae1da725-b2ed-45e9-a23f-15211f244881","actionData","errors"]