[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ae1474ad-e6a1-447a-b4d3-5b82f066a62f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":86,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Teknis Dalam Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat","short_title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2020","number","89","year","2020","published_date","2020-12-23","effective_date","2020-12-30","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5e75b48c-9b41-41d0-9e99-54e358ec6d19","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Perhubungan","short_name","Permenhub","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"d67c4605-d5de-4825-91ac-8b25d478786c","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Kementerian Perhubungan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Pemberian Bantuan Teknis Dalam Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2020
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 89, BN.2020/No.1674, peraturan.go.id : 11 hlm.
Peraturan Menteri Perhubungan TENTANG Pedoman Pemberian Bantuan Teknis Dalam Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tentang pedoman pemberian bantuan teknis dalam penyelenggaraan sarana dan prasarana transportasi darat. Bantuan teknis diberikan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat kepada Pemerintah Daerah dan/atau Satuan Pendidikan untuk meningkatkan keselamatan dan kinerja pelayanan transportasi darat.

\n\n

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, serta untuk membangun budaya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

\n\n

Ketentuan Substansial:

\n\n

Jenis Bantuan Teknis: Bantuan teknis meliputi pembangunan, peningkatan, pengembangan, dan/atau rehabilitasi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; pembangunan, peningkatan, pengembangan, dan/atau rehabilitasi sarana dan prasarana lalu lintas angkutan sungai, danau, dan penyeberangan; peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan; dan pembangunan, peningkatan, dan/atau pengembangan sistem informasi dan teknologi transportasi darat.
Kriteria Penerima Bantuan: Pemerintah Daerah harus memenuhi kriteria seperti membutuhkan percepatan pengembangan transportasi darat, memiliki keterbatasan keuangan daerah, memiliki perencanaan pelayanan angkutan, dan aktif mengikuti kegiatan di bidang transportasi darat. Satuan Pendidikan harus memenuhi kriteria seperti memiliki perencanaan pelayanan angkutan bagi peserta didik, memiliki kebutuhan pelayanan transportasi darat, dan memiliki kemampuan keuangan dalam operasional dan perawatan sarana dan prasarana transportasi darat.
Tata Cara Pemberian Bantuan: Gubernur, bupati/wali kota, atau pimpinan Satuan Pendidikan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan proposal dan pernyataan komitmen. Direktur Jenderal membentuk tim evaluasi untuk melakukan evaluasi administrasi dan teknis. Jika permohonan disetujui, Direktur Jenderal membuat nota kesepahaman dengan Pemerintah Daerah atau pimpinan Satuan Pendidikan.
Pemantauan dan Evaluasi: Direktur Jenderal melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penggunaan dan pemanfaatan bantuan teknis. Hasil pemantauan dan evaluasi dijadikan pertimbangan dalam usulan pemberian bantuan teknis pada tahun berikutnya.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

No.1674, 2020 MINISTRY OF TRANSPORTATION. Organization of Facilities. Infrastructure
Land Transportation. Guidelines for Providing Technical
Assistance.

REGULATION OF THE MINISTER OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER PM 89 OF 2020
CONCERNING
GUIDELINES FOR PROVIDING TECHNICAL ASSISTANCE IN THE ORGANIZATION OF
LAND TRANSPORTATION FACILITIES AND INFRASTRUCTURE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that based on the provisions of Article 6 paragraph (1) letter d
Law Number 22 of 2009 concerning Traffic
and Road Transportation and the provisions of Article 5 paragraph
(4) Law Number 17 of 2008 concerning
Shipping and to build and realize a
culture of safety and security of traffic and
road transportation, the central government in carrying out
the development of land transportation can

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ae1474ad-e6a1-447a-b4d3-5b82f066a62f","actionData","errors"]