[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ae10cddc-3a4a-4164-bb90-c76772a08104","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2015","number","7","year","2015","published_date","2015-11-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Grobogan","place_of_enactment","Purwodadi","theme","Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyidik-pns
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, BD.2005/No.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa negara menjamin adanya kepastian hukum dalam\r\nmewujudkan ketertiban masyarakat melalui penegakan\r\nperaturan perundang-undangan;\r\nb. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan penegakan\r\nhukum terhadap pelanggaran atas peraturan daerah dan\r\nketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, perlu\r\nmengatur mengenai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di\r\nLingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan;\r\nc. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II\r\nGrobogan Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai\r\nNegeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah\r\nTingkat II Grobogan, perlu ditinjau kembali sesuai dengan\r\nketentuan peraturan perundang-undangan;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri\r\nSipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor\r\nM.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2014. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, kedudukan, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian pejabat PPNS, kartu tanda pengenal, kode etik pejabat PPNS, pelaksanaan penyidikan, sekretariat pejabat PPNS, pendidikan dan pelatihan, pembinaan dan pengawasan, kerjasama, pembiayaan dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2015. \n 19 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 1988 Nomor 3 Seri D).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta meninjau kembali Peraturan Daerah sebelumnya yang sudah tidak sesuai.

Ketentuan substansial meliputi:

Kedudukan, tugas, dan wewenang Pejabat PPNS. Pejabat PPNS bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala SKPD dan berkoordinasi dengan Pejabat Penyidik Polri. Tugasnya adalah melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya. Wewenangnya mencakup menerima laporan, melakukan pemeriksaan di tempat kejadian, memeriksa tersangka, menyita benda atau surat, mengambil sidik jari, memanggil saksi, dan mendatangkan ahli.
Hak dan kewajiban Pejabat PPNS. Selain hak sebagai PNS, Pejabat PPNS dapat diberikan tunjangan khusus. Kewajibannya meliputi melakukan penyidikan, membuat berita acara, menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Polri, dan membuat laporan pelaksanaan tugas.
Pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian Pejabat PPNS. Pengangkatan dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM atas usulan Bupati. Persyaratan pengangkatan meliputi masa kerja, pangkat, pendidikan, bidang tugas, kesehatan, penilaian kinerja, dan lulus pendidikan pelatihan. Pelantikan dilakukan dengan mengucapkan sumpah atau janji. Pemberhentian diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri dan/atau Menteri Hukum dan HAM.
Kartu Tanda Pengenal Pejabat PPNS yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM.
Kode Etik Pejabat PPNS yang wajib ditaati dalam melaksanakan tugas.
Pelaksanaan Penyidikan yang harus dilengkapi dengan surat perintah penyidikan.
Sekretariat Pejabat PPNS yang diketuai oleh Sekretaris Daerah.
Pendidikan dan Pelatihan di bidang penyidikan.
Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, dan Bupati.
Kerjasama dengan pihak lain dalam melaksanakan tugas penyidikan.
Pembiayaan untuk operasional dan pelaksanaan tugas Pejabat PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","Pasal 14 ayat (4): Setiap Pejabat PPNS yang dalam pelaksanaan tugasnya melanggar ketentuan kode etik dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF GROBOGAN
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF GROBOGAN REGENCY
NUMBER 7 OF 2015
REGARDING
CIVIL SERVANT INVESTIGATOR OFFICIALS
WITHIN THE GROBOGAN REGENCY GOVERNMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF GROBOGAN,

\n\n \n \n

Considering:

that the state guarantees legal certainty in realizing public order through the enforcement of laws and regulations;
that in order to improve the implementation of law enforcement against violations of regional regulations and other statutory regulations, it is necessary to regulate Civil Servant Investigator Officials within the Grobogan Regency Government;
that Regional Regulation of Grobogan Regency Level II Number 10 of 1987 concerning Civil Servant Investigators within the Grobogan Regency Level II Government needs to be reviewed in accordance with the provisions of laws and regulations;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ae10cddc-3a4a-4164-bb90-c76772a08104","actionData","errors"]