[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ae0d4040-269a-45e4-be1d-9cc63d5f1ce9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":90,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Jayapura Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Kampung","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jayapura Nomor 16 Tahun 2008","number","16","year","2008","published_date","2008-08-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Jayapura","place_of_enactment","Jayapura","theme","Pemerintahan Kampung","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pemerintahan-kampung
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2008/NO.16
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemerintahan Kampung
ABSTRAK:	\n \n bahwa Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Kampung sudah tidak sesuai lagi dengan Amanat dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dipandang perlu untuk menata kembali Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Jayapura tentang Pemerintahan Kampung. \n Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 30 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006. \n Pada Peraturan Daerah Walikota Jayapura diatur tentang Pemerintahan Kampung. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2008. \n 30 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2002 Nomor 74)\n2. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Kelurahan/Kampung (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2002 Nomor 75)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Kampung bertujuan untuk menata kembali penyelenggaraan pemerintahan kampung sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Penataan ini dimaksudkan untuk mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi, asal usul, dan adat istiadat setempat.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup bentuk dan susunan pemerintahan kampung yang terdiri dari Pemerintah Kampung dan Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM). Pemerintah Kampung dipimpin oleh Kepala Pemerintah Kampung yang bertanggung jawab kepada rakyat melalui BAMUSKAM dan kepada Kepala Distrik serta Walikota. Tugas Pemerintah Kampung meliputi kegiatan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan. Fungsi Pemerintah Kampung mencakup pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban, penyelesaian perselisihan, penetapan peraturan kampung bersama BAMUSKAM, dan pelaksanaan pembinaan masyarakat.\n\nPeraturan ini juga mengatur susunan organisasi Pemerintah Kampung yang terdiri dari Kepala Pemerintahan Kampung dan Perangkat Pemerintahan Kampung. Perangkat Pemerintahan Kampung terdiri dari Unsur Pelayanan Pimpinan (Sekretariat Pemerintah Kampung), Unsur Pelaksana Teknis (seksi-seksi), dan Unsur Wilayah dalam Kampung (Dusun). Tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi diatur secara rinci, termasuk tugas Kepala Pemerintah Kampung, Sekretaris Pemerintah Kampung, Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun. Tata kerja Pemerintah Kampung menekankan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

JAYAPURA CITY GOVERNMENT
JAYAPURA CITY REGIONAL REGULATION
NUMBER 16 OF 2008
CONCERNING
VILLAGE GOVERNMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF JAYAPURA,

Considering:

that Jayapura City Regional Regulation Number 10 of 2002 concerning Village Government is no longer in accordance with the Mandate with the enactment of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government, Law Number 21 of 2001 concerning Special Autonomy for Papua Province and Government Regulation Number 72 of 2005 concerning Villages, it is deemed necessary to reorganize the Implementation of Village Government based on the provisions of applicable laws and regulations;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Jayapura City Regional Regulation concerning Village Government;

In View of:

1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 18 paragraph (6);
Law Number 12 of 1969 concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ae0d4040-269a-45e4-be1d-9cc63d5f1ce9","actionData","errors"]