[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ae0a2d72-9a04-41b9-911e-e2d50d100a77","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung No. 1 Tahun 2017","number","1","year","2017","published_date","2017-06-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"646cdc0b-6f29-486d-bc93-efbed25e3703","Aset Milik Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Belitung","place_of_enactment","Tanjung Pandan","theme","Pengelolaan Barang Milik Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

barang milik daerah
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD Kabupaten Belitung Tahun 2017 Nomor 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Ketentuan Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 2014; Permendagri No. 19 Tahun 2016. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: pengelolaan barang milik daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Menetapkan antara lain Ruang lingkup pengelolaan BMD, Pejabat Pengelola BMD, perencanaan kebutuhan BMD, pengadaan, penggunaan dan pemanfaatan BMD, pengamanan dan pemeliharaan BMD, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan dan juga mengenai pengelolaan BMD oleh Badan Layanan Umum Daerah dan Barang Milik Daerah berupa rumah negara. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2017. \n 84 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Belitung ini mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang milik Daerah.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Kabupaten Belitung. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 511 ayat (1) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Tujuannya adalah untuk mewujudkan pengelolaan BMD yang efektif dan efisien.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. **Pejabat Pengelola BMD:** Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan, Sekretaris Daerah sebagai Pengelola Barang, Kepala SKPD sebagai Pejabat Penatausahaan Barang, Kepala SKPD sebagai Pengguna Barang, dan pejabat lainnya yang terkait.\n2. **Ruang Lingkup Pengelolaan:** Perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, dan penatausahaan BMD.\n3. **Penggunaan BMD:** Status penggunaan ditetapkan oleh Bupati, dengan pengecualian untuk barang persediaan, konstruksi dalam pengerjaan, barang yang akan dihibahkan, dan aset tetap renovasi. BMD yang tidak digunakan harus diserahkan kepada Bupati.\n4. **Pemanfaatan BMD:** Melalui sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah/bangun serah guna, atau kerjasama penyediaan infrastruktur. Pemanfaatan harus mendapat persetujuan dari Bupati atau Pengelola Barang.\n5. **Pemindahtanganan BMD:** Melalui penjualan, tukar menukar, hibah, atau penyertaan modal pemerintah daerah. Pemindahtanganan memerlukan persetujuan DPRD untuk tanah/bangunan atau aset bernilai di atas Rp 5 miliar.\n6. **Penatausahaan BMD:** Meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMD.","transitional_provisions","1. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang milik Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n2. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang milik Daerah harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","1. Pengguna Barang yang tidak menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang kepada Bupati, dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan tersebut.\n2. Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian Daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan, atau pelanggaran hukum atas pengelolaan Barang Milik Daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BELITUNG
BANGKA BELITUNG ISLANDS PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BELITUNG REGENCY
NUMBER 1 OF 2017
ABOUT
MANAGEMENT OF REGIONAL ASSETS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BELITUNG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 105 of Government Regulation Number 27 of 2014 concerning the Management of State/Regional Assets and the provisions of Article 511 paragraph (1) of the Minister of Home Affairs Regulation Number 19 of 2016 concerning Guidelines for the Management of Regional Assets, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of Belitung Regency concerning the Management of Regional Assets;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 28 of 1959 concerning the Establishment of Level II Regions and Municipalities in South Sumatra (State Gazette

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ae0a2d72-9a04-41b9-911e-e2d50d100a77","actionData","errors"]