[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ae06bff1-668f-4b02-b9bc-7dbc6e82d009","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2009 tentang Retribusi Terminal Dan Tempat Bongkar Muat Barang","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2009","number","12","year","2009","published_date","2009-09-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Demak","place_of_enactment","Demak","theme","Retribusi Terminal Dan Tempat Bongkar Muat Barang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI TERMINAL DAN TEMPAT BONGKAR MUAT BARANG
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2009/No. 12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Terminal Dan Tempat Bongkar Muat Barang
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan penyesuaian materi \r\nkhususnya tarif retribusi, sebagai salah satu upaya \r\nmeningkatkan pendapatan daerah dipandang perlu \r\nuntuk mengatur kembali Peraturan Daerah Kabupaten \r\nDemak tentang Retribusi Terminal; bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah \r\nNomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi.Daerah Pasal \r\n11 yang menyatakan tarif retribusi ditinjau kembali \r\npaling lama 5 (lima) tahun sekali, maka perlu meninjau \r\nkembali Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor \r\n13 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal; bahwa berdasarkan pertin1bangan sebagaimana \r\ndimaksud dalarn huruf a dan b. perlu menetapkan \r\nPeraturan Daerah tentang Retribusi Terminal; \n Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nornor 18 Tahun 1997; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang No,nor 33 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 \r\nTahun 1993; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Republik lnd9nesia Nomor 44 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 31 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan terminal, kewajiban dan larangan, nama, obyek dan subyek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi, struktur dan besarnya tarif retribusi, wllayah pemungutan, saat retribusi terhutang, pemungutan retribusi, pembayaran retribusi, penagihan retribusi, sanksi administrasi, pengurangan dan keringanan retribusi, pembetulan, pengurangan atau pembatalan ketetapan serta penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, kadaluwarsa, ketentuan pidana, penyidikan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2009. \n Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 1998 dicabut. \n 19 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2009 tentang Retribusi Terminal dan Tempat Bongkar Muat Barang bertujuan untuk menunjang ketertiban, kelancaran, dan keamanan lalu lintas serta masyarakat pengguna angkutan jalan, sekaligus memberikan dasar hukum bagi pemungutan retribusi di terminal dan tempat bongkar muat barang. Latar belakangnya adalah perlunya penyesuaian tarif retribusi yang dianggap relatif kecil akibat inflasi, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001.

\n\n

Peraturan ini mengatur pengelolaan terminal dan tempat bongkar muat barang oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak. Pengaturan meliputi penyediaan terminal dan tempat bongkar muat barang, serta fasilitas usaha penunjang terminal. Izin diperlukan untuk penggunaan terminal dan tempat bongkar muat barang, termasuk izin penempatan untuk pedagang kios dan agen penjualan tiket, serta izin kerja untuk penjual jasa. Perjanjian sewa kios juga diatur.

\n\n

Kewajiban dan larangan diatur untuk menjaga ketertiban dan keindahan terminal, termasuk pengaturan barang dagangan, larangan menaikkan/menurunkan penumpang di luar terminal, larangan berjualan di areal terminal tanpa izin, serta larangan mendirikan bangunan tanpa izin. Pengalihan izin, penggunaan tempat yang tidak sesuai, dan penjualan barang terlarang juga dilarang.

\n\n

Peraturan ini menetapkan Retribusi Terminal dan Tempat Bongkar Muat Barang sebagai Retribusi Jasa Usaha. Objek retribusi meliputi pelayanan terminal untuk kendaraan umum (bus AKAP, AKDP, angkutan kota/perdesaan), pedagang kios, parkir bus, agen penjualan tiket, tempat bongkar muat barang, fasilitas penunjang terminal, dan pekerja jasa. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang menggunakan fasilitas tersebut.

\n\n

Tarif retribusi dibedakan berdasarkan jenis fasilitas yang digunakan, seperti tarif untuk kendaraan penumpang umum, pedagang kios, parkir bus, agen penjualan tiket, dan tempat bongkar muat barang. Wilayah pemungutan retribusi adalah di seluruh daerah Kabupaten Demak.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang.\n2. Setiap pengusaha, pedagang kios dan orang pribadi yang melanggar ketentuan dalam Pasal 9 dan Pasal 10, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 1998","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF DEMAK REGENCY
REGIONAL REGULATION OF DEMAK REGENCY
NUMBER 12 OF 2009
CONCERNING
FEES FOR TERMINALS AND GOODS LOADING AND UNLOADING SITES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF DEMAK

Considering:

that to implement adjustments to the material, especially the fee rates, as an effort to increase regional revenue, it is deemed necessary to re-regulate the Regional Regulation of Demak Regency concerning Terminal Fees.
that as stipulated in Government Regulation Number 66 of 2001 concerning Regional Fees Article 11 which states that fee rates shall be reviewed at least once every 5 (five) years, it is necessary to review the Regional Regulation of Demak Regency Number 13 of 1998 concerning Terminal Fees.
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Terminal Fees.

In view of:

Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ae06bff1-668f-4b02-b9bc-7dbc6e82d009","actionData","errors"]