[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ae04a6df-1285-4785-bf9a-85f098fb2de9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":82,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2011 tentang PEMBENTUKAN DESA GEMURUH, DESA PEMATANG TEMBESU, DAN DESA BADANG SEPAKAT KECAMATAN TUNGKAL ULU","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2011","number","25","year","2011","published_date","2011-11-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat","place_of_enactment","Kuala Tungkal","theme","PEMBENTUKAN DESA GEMURUH, DESA PEMATANG TEMBESU, DAN DESA BADANG SEPAKAT KECAMATAN TUNGKAL ULU","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMBENTUKAN - DESA GEMURUH - DESA PEMATANG TEMBESU - DESA BADANG SEPAKAT - KECAMATAN TUNGKAL ULU
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 25, LD.2011/NO.25
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PEMBENTUKAN DESA GEMURUH, DESA PEMATANG TEMBESU, DAN DESA BADANG SEPAKAT KECAMATAN TUNGKAL ULU
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka merealisasikan aspirasi dan meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan tugas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Pelabuhan Dagang dan Desa Taman Raja perlu dilakukan pemekaran desa dimaksud dengan membentuk Desa Gemuruh, Desa Pematang Tembesu dan Desa Badang Sepakat Kecamatan Tungkal Ulu;\r\nbahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, perlu dilakukan pembentukan desa baru dalam Kecamatan Kuala Betara sehingga memenuhi syarat minimal jumlah desa dalam satu kecamatan;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, pelu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Gemuruh, Desa Pematang Tembesu dan Desa Badang Sepakat Kecamatan Tungkal Ulu;\r\n \n UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 73 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 19 Tahun 2008; PERMENDAGRI No. 28 Tahun 2006; PERDA No. 8 Tahun 2008 \n PERDA ini Mengatur Mengenai Pembentukan Desa Gemuruh, Desa Pematang Tembesu, dan Desa Badang Sepakat Kecamatan Tungkal Ulu; Meliputi Tujuan; Pembentukan, Pemekaran dan Batas Wilayah; Kekayaan dan Sumber Pendapatan; Ketentuan Peralihan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2011. \n 5 hlmn; \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan Desa Gemuruh, Desa Pematang Tembesu, dan Desa Badang Sepakat di Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pembentukan desa-desa ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Latar Belakang dan Tujuan: Pembentukan desa-desa baru ini didasarkan pada aspirasi masyarakat dan kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan publik serta mempercepat kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Pelabuhan Dagang dan Desa Taman Raja. Selain itu, pembentukan desa baru ini juga bertujuan untuk memenuhi persyaratan minimal jumlah desa dalam satu kecamatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

Ketentuan Substansial:

Pembentukan Desa: Desa Gemuruh dibentuk dari Kelurahan Pelabuhan Dagang, Desa Pematang Tembesu dibentuk dari Desa Taman Raja, dan Desa Badang Sepakat dibentuk dari Desa Badang.
Wilayah Desa: Menetapkan batas-batas wilayah untuk masing-masing desa baru.
Pusat Pemerintahan: Menetapkan pusat pemerintahan untuk masing-masing desa baru.
Kewenangan Desa: Desa-desa yang dibentuk memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang desa, termasuk urusan pemerintahan berdasarkan hak asal-usul desa, urusan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan kepada desa, tugas pembantuan, dan urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa.
Kekayaan dan Pendapatan Desa: Seluruh kekayaan dan sumber pendapatan dari dalam desa menjadi hak milik masing-masing desa dan dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

","transitional_provisions","1. Pada saat terbentuknya Desa Gemuruh, Desa Pematang Tembesu dan Desa Badang Sepakat Kecamatan Tungkal Ulu, Bupati mengangkat dan melantik Penjabat Kepala Desa.\n2. Pengangkatan dan Pelantikan Penjabat Kepala Desa didahului dengan peresmian pembentukan desa.\n3. Dengan diangkat dan dilantiknya Penjabat Kepala Desa Gemuruh, Desa Pematang Tembesu dan Desa Badang Sepakat Kecamatan Tungkal Ulu, maka kedudukan, tugas, wewenang dan kewajibannya sama dengan Kepala Desa Definitif.\n4. Tugas pokok Penjabat Kepala Desa adalah mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan Kepala Desa definitif dan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD ).\n5. Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa paling lama 1 (satu) tahun.\n6. Untuk kelancaran penyenggaran Pemerintahan Desa yang baru, maka segala dokumen atau arsip mengenai atau yang diperlukan desa yang baru harus diserahkan oleh Desa asal.\n7. Pelaksanaan penyerahan dokumen selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 tahun sejak dilantiknya Penjabat Kepala Desa yang baru dibentuk sudah diserahkan oleh Kepala Desa asal kepada Penjabat Kepala Desa definitif.\n8. Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Desa Dataran Pinang, Desa Tanjung Fasir, Desa Pajar Kencana, Desa Sungai Dungun, Desa Kuala Indah dan Desa Suak Labu Kecamatan Kuala Betara, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF TANJUNG JABUNG BARAT REGENCY
REGIONAL REGULATION OF TANJUNG JABUNG BARAT REGENCY
NUMBER 25 OF 2011
CONCERNING
THE FORMATION OF GEMURUH VILLAGE, PEMATANG TEMBESU VILLAGE
AND BADANG SEPAKAT VILLAGE, TUNGKAL ULU SUB-DISTRICT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF TANJUNG JABUNG BARAT,

\n \n \n

Considering:

that in order to realize the aspirations and improve public service, carry out governmental functions and community empowerment to accelerate the realization of community welfare in Pelabuhan Dagang Ward and Taman Raja Village, it is necessary to expand the village in question by forming Gemuruh Village, Pematang Tembesu Village and Badang Sepakat Village, Tungkal Ulu Sub-district;
that in order to follow up Government Regulation Number 19 of 2008 concerning Sub-districts, it is necessary to form a new village in Kuala Betara Sub-district so that it meets the minimum

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ae04a6df-1285-4785-bf9a-85f098fb2de9","actionData","errors"]