Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bukit Tinggi Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 16). Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4).

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020. Latar belakangnya adalah amanat Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengharuskan Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memenuhi kewajiban tersebut dan mewujudkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi penyajian laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Realisasi Anggaran mencakup rincian pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, serta pembiayaan. Neraca menyajikan informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas daerah. Laporan-laporan ini dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah. Walikota Bukittinggi menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut.

(-)

(-)