[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","adeddda8-efbe-4d7c-9bfa-611248f98ac2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Weda Kabupaten Halmahera Tengah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 1 Tahun 2019","number","1","year","2019","published_date","2019-08-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah","place_of_enactment","Weda","theme","Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Weda Kabupaten Halmahera Tengah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi - rsud
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2019 Nomor 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Weda Kabupaten Halmahera Tengah
ABSTRAK:	\n \n Dasar pertimbangan peraturan daerah ini yaitu dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas, terjangkau pada RSUD Weda dan mendukung operasional pembiayaannya, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan peraturan daerah tentang retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Weda. \n Dasar hukum peraturan daerah ini, antara lain yaitu Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 6 Tahun 1990; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015. \n Dalam peraturan daerah ini diatur tentang retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Weda Kabupaten Halmahera Tengah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum; nama, objek, subjek dan wajib retribusi; golongan retribusi; tingkat penggunaan jasa, masa dan prinsip retribusi; pelayanan yang dikenakan retribusi; pelayanan ambulance; pelayanan farmasi; struktur besaran tarif retribusi; wilayah pemungutan; pemungutan retribusi; penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran; pengembalian kelebihan pembayaran; penagihan; penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa; pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi; sanksi administrasi; ketentuan penutup. Peraturan daerah ini terdiri dari XVII bab dan 30 pasal. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2019. \n 10 halaman. Penjelasan: 2 halaman. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Weda Kabupaten Halmahera Tengah. Latar belakang penetapan peraturan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas dan terjangkau, serta mendukung operasional pembiayaan RSUD Weda. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan retribusi sebagai tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD).\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi:** Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut atas pelayanan yang dilakukan di RSUD dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. Objek retribusi adalah pelayanan kesehatan di RSUD, dan subjek retribusi adalah setiap orang yang mendapatkan jasa pelayanan kesehatan.\n2. **Golongan Retribusi:** Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.\n3. **Tingkat Penggunaan Jasa, Masa, dan Prinsip Retribusi:** Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan frekuensi penggunaan layanan kesehatan. Prinsip penetapan tarif retribusi adalah untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan pelayanan publik.\n4. **Pelayanan yang Dikenakan Retribusi:** Pelayanan yang dikenakan tarif meliputi rawat jalan, rawat inap, rawat darurat, rawat _day care_, dan rawat sehari (_one day care_). Pelayanan ini terdiri dari pelayanan medik, penunjang medik, penunjang non-medik, rehabilitasi medik dan mental, konsultasi khusus, pemulasaraan/perawatan jenazah, dan pelayanan ambulance.\n5. **Pelayanan Ambulance:** Pelayanan ambulance diklasifikasikan menjadi ambulance jenazah, ambulance transport yang dilengkapi dengan fasilitas _emergency kit_, dan ambulance transport.\n6. **Pelayanan Farmasi:** Pengelolaan pelayanan kefarmasian dan obat-obatan/bahan alat kesehatan habis pakai (BAKHP) diatur dengan ketentuan harga faktur pembelian ditambah jasa pelayanan dan jasa sarana atau tidak melebihi harga eceran tertinggi. Untuk pelayanan umum, tarif obat/BAKHP ditambah jasa sarana 20%, dan jasa pelayanan farmasi ditetapkan 10% dari harga dasar.\n7. **Struktur Besaran Tarif Retribusi:** Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan, terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan. Besaran tarif tercantum dalam lampiran peraturan daerah.\n8. **Wilayah Pemungutan:** Retribusi terutang dipungut di wilayah tempat pelayanan kesehatan diberikan.\n9. **Pemungutan Retribusi:** Retribusi dipungut menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% setiap bulan. Hasil retribusi disetor ke kas daerah.","transitional_provisions","sanctions","1. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF CENTRAL HALMAHERA REGENCY
NUMBER 1 OF 2019
CONCERNING
REGIONAL SERVICE CHARGE FOR HEALTH SERVICES
AT WEDA REGIONAL GENERAL HOSPITAL
CENTRAL HALMAHERA REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF CENTRAL HALMAHERA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to improve the quality and affordable public health services at Weda Regional General Hospital and support its operational financing, as well as to implement the provisions of Article 156 paragraph (1) of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Service Charges, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Regional Service Charge for Health Services at Weda Regional General Hospital;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 6 of 1990 concerning the Establishment of the Second

","pdf_url","/proxy/pdf?id=adeddda8-efbe-4d7c-9bfa-611248f98ac2","actionData","errors"]