[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","adeb0826-2b50-469f-b966-972e3b7280ea","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purbalingga Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tatakerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain Kabupaten Purbalingga","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 17 Tahun 2008","number","17","year","2008","published_date","2008-10-14","effective_date","2008-10-16","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71,74],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara",{"_6":75,"_55":76,"_57":-5},"df66ef5f-80d0-4561-9855-5a291a8c64d2","Pertahanan & Keamanan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Purbalingga","place_of_enactment","Purbalingga","theme","Organisasi Dan Tatakerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain Kabupaten Purbalingga","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

organisasi-tata-kerja-satuan-polisi-pamong-praja
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD.2008/No.17
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Organisasi Dan Tatakerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain Kabupaten Purbalingga\r\n\r\n
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas serta dalam rangka merespon dinamika perkembangan masyarakat dalam sistem pemerintahan dan mewadahi perangkat daerah di luar jumlah yang ditetapkan dalam kriteria, maka perlu membentuk dan mengatur Susunan Organisasi dan Tatakerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain ;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tatakerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain . \n Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008. \n Peraturan ini mengatur tentang pembentukan satuan aparatur pemerintah daerah yang melaksanakan tugas Bupati dalam memelihara, menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum dan menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati dan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, serta Pelaksana Harian/Sekretariat Badan Narkotika Kabupaten. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2008. \n 30 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 Nomor 29).\n2. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Kantor Pelayanan Periszinan dan Investasi (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 21 Tahun 2003 Seri D Nomor 9).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dan lembaga lain di Kabupaten Purbalingga. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas perangkat daerah, serta merespon dinamika perkembangan masyarakat dalam sistem pemerintahan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mewadahi perangkat daerah di luar jumlah yang ditetapkan dalam kriteria, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.

\n\n

SATPOL PP memiliki tugas pokok memelihara ketentraman dan ketertiban umum, serta menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati. Fungsi SATPOL PP meliputi penyusunan program, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dengan aparat penegak hukum, pengawasan terhadap masyarakat, dan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan. Selain SATPOL PP, peraturan ini juga mengatur tentang Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K), Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT), dan Pelaksana Harian/Sekretariat Badan Narkotika Kabupaten (BNK).

\n\n

BP3K bertugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penyuluhan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. KPPT bertugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan perizinan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati. BNK bertugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah kabupaten dalam implementasi kebijakan dan pelaksanaan operasional di bidang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

","transitional_provisions","1. Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka pejabat yang lama tetap menduduki jabatan sampai dengan pengisian personil dan dilantiknya pejabat yang baru.\n2. Pengisian personil dan pelantikan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat bulan Januari 2009.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF PURBALINGGA REGENCY
NUMBER 17 OF 2008

REGIONAL REGULATION OF PURBALINGGA REGENCY
NUMBER 17 OF 2008
CONCERNING
ORGANIZATION AND PROCEDURES OF THE CIVIL SERVICE POLICE UNIT
AND OTHER INSTITUTIONS OF PURBALINGGA REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF PURBALINGGA,

Considering:

that in accordance with the provisions of Article 45 of Government Regulation Number 41 of 2007 concerning Regional Apparatus Organization, and to improve efficiency, effectiveness, accountability and in order to respond to the dynamics of community development in the governmental system and accommodate regional apparatus outside the number stipulated in the criteria, it is necessary to form and regulate the Organizational Structure and Procedures of the Civil Service Police Unit and Other Institutions;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=adeb0826-2b50-469f-b966-972e3b7280ea","actionData","errors"]