[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ade8c341-1c94-4e65-a83e-12f186bdfda0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2024","number","2","year","2024","published_date","2024-09-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara","place_of_enactment","Lasusua","theme","Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pertanggungjawaban
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2024 Nomor 2/201
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 dan Pasal\r\n322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah\r\nterakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023\r\ntentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang\r\nNomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi\r\nUndang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang\r\nPertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan\r\nBelanja Daerah Tahun Anggran 2023; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2023; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945; \r\n2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);\r\n3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);\r\n4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);\r\n5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);\r\n6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);\r\n7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n5234); sebagaimana telah diubah beberapakali dengan\r\nUndang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan\r\nkedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n6801);\r\n8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah\r\nbeberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6\r\nTahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang\r\nCipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);\r\n9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan\r\nKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4,Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);\r\n10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun\r\n2000 tentang kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan\r\nWakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4028);\r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang\r\nPengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,\r\nTambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4502)\r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah\r\nNomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan\r\nPemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan\r\nKeuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang\r\nPelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n4614);\r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang\r\nStandar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5165);\r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang\r\nPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017\r\nNomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 6041); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak\r\nKeuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan\r\nPerwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2018 Nomor 106, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6057), Sebagaimana telah\r\ndiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023\r\ntentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18\r\nTahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif\r\nPimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor\r\n6,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n6847);\r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 ten tang Standar\r\nPelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2018 Nomor 2,Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 6322);\r\n17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang\r\nPinjaman Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2018 Nomor 248,Tambahan Lembaran Republik\r\nIndonesia Nomor 6279);\r\n18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang\r\nPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6322);\r\n19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang\r\nPengelolaan Transfer ke-Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6883);\r\n20. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang\r\nHarmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);\r\n21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015\r\ntentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83), sebagaimana\r\ntelah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor\r\n120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan\r\nProduk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2018 Nomor 157);\r\n22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016\r\ntentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Serita\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);\r\n23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017\r\ntentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah\r\nten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran\r\nPendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan\r\nKepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban\r\nPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah\r\n(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);\r\n24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020\r\ntentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah\r\n(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);\r\n25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021\r\ntentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan Inventarisasi\r\ndan Pelaporan Barang Milik Daerah IBerita Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2021 Nomor 1076);\r\n26. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun\r\n2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah\r\nTahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka\r\nUtara Tahun 2022 Nomor 5);\r\n27. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 6 Tahun\r\n2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja\r\nDaerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten\r\nKolaka Utara Tahun 2023 Nomor 6);\r\n28. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 72 Tahun 2022\r\ntentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja\r\nDaerah Tahun Anggaran 2022 (Serita Daerah Kabupaten\r\nKolaka Utara Nomor 2022 Nomor 72);\r\n29. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 22 Tahun 2023\r\ntentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan\r\nBelanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah\r\nKabupaten Kolaka Utara Nomor 2023 Nomor 22); \n Peraturan Daerah (Perda) Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2024. \n 12 Hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2022 Nomor 5)\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2023 Nomor 6)\n3. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 72 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2022 Nomor 72)\n4. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2023 Nomor 22)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2023. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 dan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Laporan Keuangan yang memuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan, dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.
Rincian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2023, termasuk pendapatan, belanja, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih pembiayaan anggaran.
Uraian selisih anggaran dengan realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, dan pembiayaan netto.
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) per 31 Desember 2023.
Laporan Operasional (LO) per 31 Desember 2023.
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) per 31 Desember 2023.
Neraca per 31 Desember 2023.
Laporan Arus Kas (LAK) per 31 Desember 2023.
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2023.
Lampiran-lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang berisi rincian lebih lanjut dari laporan-laporan keuangan tersebut.

Peraturan ini juga memberikan kewenangan kepada Bupati Kolaka Utara untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF NORTH KOLAKA
THE PROVINCE OF SOUTHEAST SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF KOLAKA UTARA REGENCY
NUMBER: 2 OF 2024
ON
ACCOUNTABILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF
REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
FISCAL YEAR 2023

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NORTH KOLAKA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that to implement the provisions of Article 320 and Article 322 of Law Number 23 of 2014 on Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 6 of 2023 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation into Law, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Accountability for the Implementation of the Regional Revenue and Expenditure Budget for Fiscal Year 2023;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Accountability for the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ade8c341-1c94-4e65-a83e-12f186bdfda0","actionData","errors"]