[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ade6c6ae-13f6-4d74-8160-ca860fd6ad16","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021","number","2","year","2021","published_date","2021-01-11","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"403c0907-930b-445f-889a-b2f68d1dd407","Perlindungan Keluarga & Anak",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jawa Tengah","place_of_enactment","Semarang","theme","Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERLINDUNGAN-PEREMPUAN
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2021/No.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa segala bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\nb. bahwa kasus kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan di Jawa Tengah semakin meningkat, meluas dan kompleks yang membutuhkan perlindungan dari pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha sehingga perempuan korban memperoleh hak-haknya dan tercipta lingkungan masyarakat dan dunia usaha yang aman dan tentram;\r\nc. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perlindungan perempuan;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan. \n Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950, Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999, Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006, Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Presiden Nomor18 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016. \n Peraturan Dearah ini mengatur tentang ketentuan umum, hak-hak korban, pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan, pelayanan, koordinasi dan kerjasama, pertisipasi masyarakat, pengembangan sistem data dan informasi, kelembagaan, kewajiban pemerintah, pengendalian, pembinaan dan pengawasan, penghargaan, pembiayaan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2021. \n 34 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan perlindungan perempuan dari kerentanan tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mencegah segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan, serta memberikan pelayanan dan pemulihan bagi perempuan korban. Kewajiban Pemerintah Daerah meliputi penetapan kebijakan, penyediaan pelayanan (pengaduan, kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial), pendirian shelter dan/atau rumah aman, pembentukan mekanisme pelayanan terpadu berbasis rumah sakit, pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, peningkatan sistem peradilan pidana terpadu, penyusunan standar operasional prosedur, penyediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana, peningkatan dukungan lembaga layanan, pengembangan pelayanan berbasis komunitas, peningkatan kapasitas, koordinasi dan kerjasama, pemberdayaan masyarakat, pengembangan sistem data dan informasi, pengendalian, pembinaan dan pengawasan, serta pemberian penghargaan.

Perlindungan perempuan melibatkan berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, agama, keamanan, yustisi, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, pariwisata, perdagangan dan perindustrian, dan bidang lainnya yang terkait. Pencegahan dilakukan melalui pengembangan media komunikasi, informasi, edukasi, kampanye publik, materi dan kurikulum pendidikan, sistem transportasi dan ruang publik yang aman, sistem deteksi dini, layanan konsultasi, perubahan perilaku, kebijakan yang aman dan ramah, pembentukan kader, edukasi dan advokasi media sosial, sistem perlindungan khusus, penyadaran pelaku, peningkatan kapasitas pemerintah dan lembaga, kerjasama dengan berbagai lembaga, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan/atau belum dicabut.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF CENTRAL JAVA
REGIONAL REGULATION OF THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA
NUMBER 2 OF 2021
ON
ORGANIZATION OF WOMEN PROTECTION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF CENTRAL JAVA,

Considering / Whereas :

that all forms of violence, exploitation and discrimination against women are violations of human rights and crimes against human dignity that are contrary to the values of Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that cases of violence, exploitation and discrimination against women in Central Java are increasing, expanding and complex, requiring protection from the government, society, and/or the business world so that women victims obtain their rights and a safe and peaceful community and business environment is created;
that based on Law Number 23 of 2014 on Regional Government and its amendments, the Regional Government shall have the authority to organize governmental affairs in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ade6c6ae-13f6-4d74-8160-ca860fd6ad16","actionData","errors"]