[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","addd9181-8abb-469b-ba4f-a8376ea5a6b0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2019 tentang Biaya Transportasi Jemaah haji","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2019","number","3","year","2019","published_date","2019-08-13","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"494821e7-dcec-40a4-8554-58ceda8fc587","Keagamaan & Penyelenggaraan Ibadah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tuban","place_of_enactment","Tuban","theme","Biaya Transportasi Jemaah haji","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

biaya haji
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri 3 Nomor 21
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Biaya Transportasi Jemaah haji
ABSTRAK:	\n \n menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 UU no 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, maka perlu menetapkan peraturan daerah tentang biaya transportasi jamaah haji; \n mengingat: 8. UU no 8 th 2019 tentang penyelenggaraan ibdah haji dan umrah; 14.peraturan menteri agama no 13 tahun 2018 tentang penyelenggaraan ibadah haji reguler \n peraturan ini mengatur mengenai biaya transportasi jamaah haji, meliputi: ketentuan umum; maksud, tujuan dan prinsip, tanggung jawab pemerintah daerah; penyelenggaraan ibadah haji daerah; sumber pembiayaan; ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2019. \n peraturan pelaksanaan harus ditetapkan paling lama 1 tahun sejak diundangkan \n jumlah 9 halaman + penjelasan 2 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang biaya transportasi jemaah haji di Kabupaten Tuban. Latar belakang ditetapkannya peraturan ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan fasilitasi penyediaan transportasi dalam penyelenggaraan Ibadah Haji di daerah, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengurangi beban jemaah haji serta meningkatkan pelayanan dan kenyamanan bagi jemaah haji agar pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, tertib, dan lancar. Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan biaya transportasi calon jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal, yang meliputi angkutan jemaah haji, angkutan barang, dan komponen pendukung lainnya. Biaya transportasi didasarkan pada kemampuan keuangan daerah dan jumlah jemaah haji pada tahun berjalan.

Pengelolaan biaya transportasi calon jemaah haji dikelola oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah, yang kemudian menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati. Bupati mengkoordinasikan penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah dan dapat mengangkat Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Daerah. Biaya transportasi jemaah haji dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TUBAN
PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF TUBAN REGENCY
NUMBER 3 OF 2019
CONCERNING
HAJJ PILGRIMS TRANSPORTATION COSTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TUBAN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that based on the provisions of Article 36 of Law Number 8 of 2019 concerning the Implementation of Hajj and Umrah Pilgrimage, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Hajj Pilgrims Transportation Costs;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 12 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the East Java Province (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1950 Number 41) as amended by Law Number 2 of 1965 (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1965 Number 19, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=addd9181-8abb-469b-ba4f-a8376ea5a6b0","actionData","errors"]