[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","addb0754-b195-45a8-bce6-1739b9e6c6d8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Air Tanah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung No. 4 Tahun 2009","number","4","year","2009","published_date","2009-03-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Bangka Belitung","place_of_enactment","Pangkal Pinang","theme","Pengelolaan Air Tanah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN-AIR-TANAH-PROVINSI-KEPULAUAN-BANGKA-BELITUNG
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD Tahun 2009 Nomor 4 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Air Tanah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
ABSTRAK:	\n \n Air tanah merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat dalam menunjang kegiatan pembangunan, oleh karena itu harus dikelola secara adil dan bijaksana dengan melakukan pengaturan yang menyeluruh dan berwawasan lingkungan.\r\nSesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Pemerinatah Provinsi memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam mengatur, menetapkan dan memberi rekomendasi teknis atas penyediaan, pengambilan, peruntukan dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota. \n Dasar hukum dalam peraturan ini adalah UU No.8 Thn 1981; UU No.5 Thn 1990; UU No.23 Thn 1997; UU No.27 Thn 2000; UU No.5 Thn 2003; UU No. No.7 Thn 2004; UU No.10 Thn 2004; UU No.32 Thn 2004; UU No.33 Thn 20024; UU No.26 Thn 2007; UU No.4 Thn 2009; PP No.22 Thn 1982; PP No.82 Thn 2001; PP No.38 Thn 2007; PP No.43 Thn 2008; Perda No.10 Thn 2007; Perda No.4 Thn 2008; Perda No.6 Thn 2008; \n Dalam peraturan ini membahas tentang pengelolaan air tanah provinsi kepulauan bangka belitung. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 17 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Air Tanah bertujuan untuk menjamin ketersediaan, pemanfaatan, keberlanjutan, kesinambungan, dan kelestarian air tanah demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pengelolaan air tanah didasarkan pada cekungan air tanah yang utuh, mencakup air fosil, air mineral, dan air panas lintas kabupaten/kota.

Wewenang dan Tanggung Jawab: Gubernur memiliki kewenangan menetapkan kebijakan pengelolaan air tanah, pola pengelolaan, dukungan pengembangan pemanfaatan, kelembagaan, sumber daya manusia, serta mengkoordinasikan kegiatan inventarisasi, konservasi, dan pendayagunaan air tanah. Gubernur juga berwenang menentukan cekungan air tanah, mengatur penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan, pengusahaan air tanah, memberikan rekomendasi teknis untuk perizinan, bantuan teknis kepada pemerintah kabupaten/kota, mengelola data dan informasi, menetapkan jaringan sumur pantau, status krisis cekungan air tanah, memfasilitasi penyelesaian sengketa, melakukan pembinaan dan pelatihan, serta pemantauan, pengendalian, dan pengawasan penggunaan air tanah.

Kegiatan Pengelolaan: Pengelolaan air tanah meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengevaluasian konservasi air tanah berdasarkan strategi keseimbangan antara konservasi dan pendayagunaan. Inventarisasi air tanah dilakukan untuk menentukan sebaran cekungan, daerah imbuhan dan lepasan, geometri dan karakteristik akuifer, neraca dan potensi air tanah, serta perencanaan dan pengelolaan air tanah. Konservasi air tanah dilakukan untuk menjaga kelestarian, ketersediaan, daya dukung lingkungan, dan fungsi air tanah melalui perlindungan, pengawetan, pengelolaan kualitas, pengendalian pencemaran, pengendalian daya rusak, dan pemantauan air tanah.

Peruntukan dan Pemanfaatan: Prioritas peruntukan air tanah adalah untuk air minum, rumah tangga, perkebunan, peternakan, pertanian sederhana, irigasi, niaga, usaha perkotaan, industri, pertambangan, energi, dan kepentingan lainnya. Peruntukan selain air minum dapat menggunakan air tanah jika tidak dapat dipenuhi dari sumber lain.

Perizinan dan Pengawasan: Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi air tanah memerlukan izin dari Bupati/Walikota setelah mendapat rekomendasi teknis dari Gubernur. Pengawasan dan pengendalian bertujuan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan. Pengawasan meliputi kelayakan izin pemakaian dan pengusahaan air tanah.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan air tanah dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.\n2. Berdasarkan peringatan tertulis, Bupati/Walikota dapat memberikan sanksi administratif berupa penghentian izin sementara atau pencabutan izin.\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 20 dapat dipidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION
BANGKA BELITUNG ISLANDS PROVINCE
NUMBER 4 OF 2009
ON
GROUNDWATER MANAGEMENT OF BANGKA BELITUNG ISLANDS PROVINCE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF BANGKA BELITUNG ISLANDS,

\n\n \n \n

Considering:

that groundwater is a very important element for people's lives in supporting development activities, therefore it must be managed fairly and wisely by carrying out comprehensive and environmentally sound arrangements;
that according to the provisions in Law Number 7 of 2004 concerning Water Resources, the Provincial Government has the authority and responsibility to regulate, stipulate and provide technical recommendations on the provision, abstraction, allocation and exploitation of groundwater in inter-regency/city groundwater basins;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to regulate the Groundwater Management of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=addb0754-b195-45a8-bce6-1739b9e6c6d8","actionData","errors"]