[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","adcaa1be-8a47-43f5-920b-2b4d9909291a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Penjaminan Mutu Penyelenggaraan Pelatihan Kepustakawanan","short_title","Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2023","number","1","year","2023","published_date","2023-01-13","effective_date","2023-01-19","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","3a6a5580-7b6a-419a-b419-bb8b507d66cf","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Perpustakaan Nasional","short_name","Peraturan Perpusnas","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"7f6a4c27-2c6a-4eb7-8d62-dd19888e1efd","Pendidikan & Pelatihan Aparatur","tags",[],"location","Perpustakaan Nasional RI","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Penjaminan Mutu Penyelenggaraan Pelatihan Kepustakawanan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEDOMAN - PENJAMINAN MUTU - PELATIHAN - KEPUSTAKAWANAn
2023
Peraturan Perpustakaan Nasional NO. 1, BN 2023 (82): 8 halaman, jdih. perpusnas.go.id
Peraturan Perpustakaan Nasional TENTANG Pedoman Penjaminan Mutu Penyelenggaraan Pelatihan Kepustakawanan
ABSTRAK:	\n \n Untuk pengembangan kompetensi kepustakawanan perlu diselenggarakan pelatihan kepustakawanan yang berkualitas. Untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan penjaminan mutu penyelenggaraan pelatihan kepustakawanan, Perpustakaan Nasional perlu menetapkan acuan untuk penjaminan mutu penyelenggaraan pelatihan kepustakawanan. \n Dasar Hukum Perpustakaan Nasional Adalah; UU No. 43 Tahun 2007; PP No. 24 Tahun 2014; Keppres No. 103 Tahun 2001; dan Peraturan Perpusnas No. 4 Tahun 2020. \n Peraturan Perpusnas ini mengatur tentang Pedoman Penjaminan Mutu Penyelenggaraan Pelatihan Kepustakawanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pedoman Penjaminan Mutu Pelatihan Kepustakawanan merupakan acuan bagi: a. Lembaga Pelatihan Kepustakawanan Terakreditasi dalam melakukan Penjaminan Mutu Pelatihan Kepustakawanan secara sistematis dan berkelanjutan sesuai dengan Standar Mutu; dan b. Perpustakaan Nasional dalam melakukan pendampingan terhadap lembaga Pelatihan Kepustakawanan tidak Terakreditasi untuk menjamin mutu Pelatihan Kepustakawanan agar sesuai dengan Standar Mutu. Penjaminan Mutu Pelatihan Kepustakawanan dilaksanakan dengan berlandaskan prinsip: a. independen; b. objektif; c. fokus pelanggan; d. terencana; e. berkelanjutan; dan f. terdokumentasi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2023. \n Lampiran File: 52 hlmn. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Perpustakaan Nasional ini menetapkan pedoman penjaminan mutu penyelenggaraan pelatihan kepustakawanan. Latar belakangnya adalah perlunya pengembangan kompetensi kepustakawanan melalui pelatihan yang berkualitas, yang memerlukan penjaminan mutu sebagai landasan hukum. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan acuan dalam penjaminan mutu penyelenggaraan pelatihan kepustakawanan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Definisi mutu, kepustakawanan, pelatihan kepustakawanan, standar mutu, penjaminan mutu, Perpustakaan Nasional, lembaga pelatihan kepustakawanan, lembaga pelatihan terakreditasi dan tidak terakreditasi, tim penjamin mutu, dan dokumen mutu.
Pedoman penjaminan mutu sebagai acuan bagi lembaga pelatihan terakreditasi dan Perpustakaan Nasional dalam melakukan pendampingan terhadap lembaga pelatihan tidak terakreditasi.
Prinsip-prinsip penjaminan mutu: independen, objektif, fokus pelanggan, terencana, berkelanjutan, dan terdokumentasi.
Pelaksanaan penjaminan mutu yang terdiri atas penjaminan mutu lembaga pelatihan terakreditasi dan tidak terakreditasi, yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pelatihan teknis dan fungsional.
Tahapan penjaminan mutu: perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut.
Tim Penjamin Mutu bertugas memberikan rekomendasi dalam penyusunan kebijakan teknis operasional, prosedur operasional standar Penjaminan Mutu dan perencanaan kegiatan Penjaminan Mutu, menerapkan Mutu sesuai perencanaan, melakukan monitoring dan evaluasi Mutu penyelenggaraan Pelatihan Kepustakawanan secara objektif, merumuskan rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi penyelenggaraan Pelatihan Kepustakawanan dalam rangka meningkatkan Mutu secara berkelanjutan, dan membuat laporan hasil pelaksanaan Penjaminan Mutu.
Lembaga Pelatihan Kepustakawanan tidak terakreditasi dapat menyelenggarakan Pelatihan Kepustakawanan dengan Penjaminan Mutu yang dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan Nasional melalui pendampingan.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE NATIONAL LIBRARY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 1 OF 2023
CONCERNING
GUIDELINES FOR QUALITY ASSURANCE IN THE IMPLEMENTATION OF
LIBRARIANSHIP TRAINING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE NATIONAL LIBRARY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that for the development of librarianship competence, it is necessary to organize quality librarianship training;
that in order to realize the implementation of quality librarianship training as referred to in letter a, it is necessary to implement quality assurance for librarianship training;
that in order to provide a legal basis for the implementation of quality assurance in the implementation of librarianship training, the National Library needs to establish a reference for quality assurance in the implementation of librarianship training;
that based on the considerations as referred to in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=adcaa1be-8a47-43f5-920b-2b4d9909291a","actionData","errors"]