[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","adbc86fd-726b-4377-b9fd-3eb0d99275a0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":90,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Timur Nomor 09 Tahun 2008","number","09","year","2008","published_date","2008-12-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Lampung Timur","place_of_enactment","Sukadana","theme","PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 09,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU\r\n
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2008. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Tidak ada peraturan yang dicabut.\n\nPeraturan ini mengubah:\n1. Tidak ada peraturan yang diubah.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini membentuk Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu di Kabupaten Lampung Timur. Kantor ini berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas utama kantor adalah melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu, dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, transparansi, keamanan, dan kepastian.\n\nFungsi kantor meliputi penyusunan program, penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan, koordinasi proses pelayanan, administrasi pelayanan, serta pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan. Kepala Kantor memiliki kewenangan menandatangani perizinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian wewenang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.\n\nStruktur organisasi kantor terdiri dari Kepala Kantor, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Perekonomian, Seksi Kesejahteraan Rakyat, Seksi Pembangunan, Seksi Pemerintahan, Tim Teknis, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Sub Bagian Tata Usaha bertugas mengelola urusan keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, dan rumah tangga. Masing-masing Kepala Seksi bertugas melakukan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perizinan sesuai bidang tugasnya dan mengkoordinasikan Tim Teknis yang terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan.\n\nPegawai yang ditugaskan di lingkungan Kantor diutamakan yang memiliki kompetensi di bidangnya dan dapat diberikan tunjangan khusus atau insentif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan Kantor dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kepala Kantor merupakan jabatan struktural Eselon IIIa, sedangkan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural Eselon IVa.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION
EAST LAMPUNG REGENCY
ON
ESTABLISHMENT OF ORGANIZATION AND WORK PROCEDURE
INTEGRATED LICENSING SERVICE OFFICE
REGIONAL SECRETARIAT OF EAST LAMPUNG REGENCY
YEAR 2008

REGIONAL REGULATION OF EAST LAMPUNG REGENCY
NUMBER: og YEAR 2008
ON
ESTABLISHMENT OF ORGANIZATION AND WORK PROCEDURE
INTEGRATED LICENSING SERVICE OFFICE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF EAST LAMPUNG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that in order to implement the provisions of Article 2 paragraph (1) of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2008 concerning Guidelines for the Organization and Work Procedure of Integrated Licensing Service Units in the Region, it is deemed necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Establishment of Organization and Work Procedure of the Integrated Licensing Service Office.

Bearing in Mind :

Law Number 8

","pdf_url","/proxy/pdf?id=adbc86fd-726b-4377-b9fd-3eb0d99275a0","actionData","errors"]