[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","adb565ba-69ce-4e7c-a33d-f278b998f25b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pare-Pare Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pare-Pare Nomor 13 Tahun 2018","number","13","year","2018","published_date","2018-08-13","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pare-Pare","place_of_enactment","Parepare","theme","Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Anggaran pendapatan dan belanja daerah
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2018/No.13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah sebagaimana telah telah diubah\r\nbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9\r\nTahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan\r\nDaerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang\r\nPertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan\r\ndan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang\r\nPembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959\r\nNomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 1822);\r\n3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang\r\nPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari\r\nKorupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);\r\n4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang\r\nKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4286);\r\n5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang\r\nPenbendaharaan Negara (Lembaran Negara republic\r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor Tahun 4355);\r\n6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang\r\nPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan\r\nNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4400);\r\n7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem\r\nPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);\r\n8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang\r\nPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4438);\r\n9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak\r\nDaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5049);\r\n10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana\r\ntelah telah diubah beberapa kali terakhir dengan\r\nUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang\r\nPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun\r\n2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera\r\nRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang\r\nPengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n4502);\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang\r\nDana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4575);\r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang\r\nSistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);\r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang\r\nHibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005\r\nNomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4577);\r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang\r\nPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);\r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang\r\nPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 6041);\r\n17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang\r\nHak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota\r\nDewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);\r\n18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006\r\ntentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,\r\nsebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011\r\ntentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam\r\nNegeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman\r\nPengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2011 Nomor 310);\r\n19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013\r\ntentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan\r\nBerbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);\r\n20. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016\r\ntentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah\r\n(Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8,\r\nTambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);\r\n21. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2016\r\ntentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun\r\nAnggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun\r\n2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota\r\nParepare Nomor 129);\r\n22. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2017\r\ntentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan\r\nAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare\r\n(Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2017 Nomor 4);\r\n23. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2017\r\ntentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja\r\nDaerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota\r\nParepare Tahun 2017 Nomor 6) \n Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan\r\nmemuat :\r\na. laporan realisasi anggaran;\r\nb. neraca;\r\nc. laporan arus kas;\r\nd. laporan operasional;\r\ne. laporan perubahan saldo anggaran lebih;\r\nf. laporan perubahan ekuitas;dan\r\ng. catatan atas laporan keuangan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2018. \n 24 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Parepare Tahun Anggaran 2017. Laporan keuangan yang menjadi pertanggungjawaban memuat laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Realisasi anggaran pendapatan sebesar Rp892.260.740.552,48 dan belanja sebesar Rp969.858.823.855,31, sehingga terdapat defisit sebesar Rp(77.598.083.302,83). Pembiayaan terdiri dari penerimaan Rp81.150.255.404,10 dan pengeluaran Rp2.765.857.030,74, menghasilkan surplus pembiayaan Rp78.384.398.373,36.

Neraca per 31 Desember 2017 mencatat jumlah aset sebesar Rp2.138.954.278.402,19, jumlah kewajiban sebesar Rp84.025.668.769,71, dan jumlah ekuitas dana sebesar Rp2.054.928.609.623,48. Laporan arus kas menunjukkan saldo kas awal sebesar Rp81.280.301.079,10 dan saldo kas akhir sebesar Rp820.450.174,53. Laporan operasional mencatat pendapatan operasional Rp907.628.311.078,20 dan beban operasi Rp800.709.277.202,46, menghasilkan surplus operasional Rp93.969.110.132,86.

Laporan perubahan saldo anggaran lebih mencatat saldo awal Rp81.150.255.404,10 dan saldo akhir Rp786.315.070,53. Laporan perubahan ekuitas mencatat ekuitas awal Rp1.928.570.136.952,63 dan ekuitas akhir Rp2.054.928.609.632,48. Catatan atas laporan keuangan memberikan informasi kuantitatif dan kualitatif atas pos laporan keuangan. Lampiran peraturan daerah ini mencakup ringkasan dan rincian laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan SAL, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
MAYOR OF PAREPARE
THE PROVINCE OF SOUTH SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF PAREPARE CITY
NUMBER 13 OF 2018
ON
ACCOUNTABILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF THE REVENUE AND
EXPENDITURE BUDGET FOR FISCAL YEAR 2017

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PAREPARE,

Considering / Whereas :

that in order to implement the provisions of Article 320 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 on Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 9 of 2015 on the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 on Regional Government, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Accountability for the Implementation of the Revenue and Expenditure Budget for Fiscal Year 2017.

Bearing in Mind / Having Regard to :

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA;
Law Number 29 of 1959 on the Establishment of Level II Regions in Sulawesi (State Gazette of the Republic of Indonesia of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=adb565ba-69ce-4e7c-a33d-f278b998f25b","actionData","errors"]