[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","adb50874-5687-41ca-9ea9-b9a3a01a0c2e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":85,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pasangkayu Nomor 2 Tahun 2026 tentang Kebijakan Akuntansi Pada Badan Layanan Umum Daerah \r\nUnit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat","short_title","Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pasangkayu Nomor 2 Tahun 2026","number","2","year","2026","published_date","2026-02-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6d17806f-165e-49c4-b243-c9a756d7cd3b","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Bupati (Perbup)","short_name","Perbup","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"7af3bbb0-26d8-406a-b4ce-994ec2dfe1d3","Standar Akuntansi Pemerintah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"b2a58e98-0a7f-43b0-b4c1-8b4641d0209e","Layanan Umum Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pasangkayu","place_of_enactment","Pasangkayu","theme","Kebijakan Akuntansi Pada Badan Layanan Umum Daerah \r\nUnit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

blud
2026
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 2, BD 2026 (2): 3 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Kebijakan Akuntansi Pada Badan Layanan Umum Daerah \r\nUnit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat; \n UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.7 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; Permendagri No.79 Tahun 2018 \n Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kebijakan Akuntansi BLUD UPTD PKM dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya dengan sistematika sebagai berikut:\r\na. pendahuluan;\r\nb. Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan;\r\nc. Kebijakan Akuntansi akun;\r\nd. Kebijakan Akuntansi aset;\r\ne. Kebijakan Akuntansi kewajiban;\r\nf. Kebijakan Akuntansi ekuitas;\r\ng. Kebijakan Akuntansi pendapatan;\r\nh. Kebijakan Akuntansi belanja;\r\ni. Kebijakan Akuntansi pembiayaan;\r\nj. Kebijakan Akuntansi koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan pos luar biasa; dan\r\nk. penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2026. \n 3 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Bupati ini dibentuk sebagai tindak lanjut atas ketentuan Pasal 99 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Tujuan utamanya adalah menetapkan kebijakan akuntansi bagi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.

Kebijakan ini mengatur prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi, aturan, dan praktik spesifik yang digunakan oleh BLUD UPTD PKM dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Sistematika kebijakan akuntansi yang ditetapkan mencakup pendahuluan, kebijakan pelaporan keuangan, kebijakan akun, aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, serta kebijakan terkait koreksi kesalahan, perubahan kebijakan, perubahan estimasi, dan pos luar biasa. Seluruh rincian kebijakan tersebut tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

REGENT OF PASANGKAYU
PROVINCE OF WEST SULAWESI
REGULATION OF THE REGENT OF PASANGKAYU
NUMBER 2 OF 2026
ON
ACCOUNTING POLICIES AT THE REGIONAL PUBLIC SERVICE AGENCY OF THE REGIONAL TECHNICAL IMPLEMENTATION UNIT OF COMMUNITY HEALTH CENTERS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PASANGKAYU,

Considering :

that to implement the provisions of Article 99 paragraph (5) of Minister of Home Affairs Regulation Number 79 of 2018 on Regional Public Service Agencies, it is necessary to establish a Regent Regulation on Accounting

","pdf_url","/proxy/pdf?id=adb50874-5687-41ca-9ea9-b9a3a01a0c2e","actionData","errors"]