[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ada8171e-e305-453e-aaa3-e731ed5f1fca","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kepelabuhanan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 3 Tahun 2023","number","3","year","2023","published_date","2023-07-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"d67c4605-d5de-4825-91ac-8b25d478786c","Transportasi Darat, Laut & Udara",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"f7d00c88-aeca-47ba-bc79-76c2001c54db","Kelautan & Perikanan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau","place_of_enactment","Pulang Pisau","theme","Penyelenggaraan Kepelabuhanan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN KEPELABUHANAN
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2023/No.03
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Kepelabuhanan
ABSTRAK:	\n \n bahwa pelabuhan sebagai salah satu unsur dalam\r\npenyelenggaraan pelayaran, merupakan tempat untuk\r\nmenyelenggarakan pelayanan jasa kepelabuhanan, pelaksanaan\r\njasa pemerintah daerah dan kegiatan ekonomi lainnya,\r\nsehingga perlu ditata secara terpadu guna mewujudkan\r\npenyediaan jasa kepelabuhanan sesuai dengan tingkat\r\nkebutuhan; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan\r\nKabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten\r\nSukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,\r\nKabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan\r\nKabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6\r\ntahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti\r\nUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja\r\nmenjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan\r\nPeraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa\r\nkali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun\r\n2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12\r\nTahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan;\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan\r\nDaerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang\r\nPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang\r\nNomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang\r\nKepelabuhanan sebagaimana telah beberapa kali\r\ndiubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31\r\nTahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan\r\ndi Perairan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir\r\ndengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang\r\nPenyelenggaraan Bidang Pelayaran;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang\r\nPenyelenggaraan Bidang Pelayaran; \n Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:\r\na. Maksud, tujuan, dan ruang lingkup;\r\nb. Kawasan Pelabuhan;\r\nc. Peran, Fungsi, Jenis dan Hierarki Pelabuhan;\r\nd. Fungsi Kewenangan Pemerintah Daerah di Pelabuhan;\r\ne. Penetapan Lokasi Pelabuhan, Rencana Induk Pelabuhan;\r\nf. Rencana Induk Pelabuhan;\r\ng. Daerah Lingkungan Kerja, dan Daerah Lingkungan;\r\nh. Kepentingan Pelabuhan;\r\ni. Penyelenggaraan Kegiatan di Pelabuhan;\r\nj. Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan;\r\nk. Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri;\r\nl. Fasilitas Penampungan Limbah dan Fasilitas Karantina;\r\nm. Kerja Sama;\r\nn. Dewan Kelautan Kabupaten;\r\no. Ketentuan Penyidikan;\r\np. Ketentuan Pidana;\r\nq. Ketentuan Peralihan; dan\r\nr. Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2023. \n 37 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kepelabuhanan dibentuk dengan maksud untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan kepastian hukum dalam perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan penyelenggaraan pelabuhan di daerah. Tujuannya adalah untuk mewujudkan batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak terkait pelabuhan, mewujudkan sistem penyelenggaraan pelabuhan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna pelabuhan, serta mewujudkan penyediaan fasilitas yang aman, nyaman, tertib, lancar, ramah lingkungan, dan berhasil guna bagi masyarakat.

\r\n

Peraturan ini mengatur peran pelabuhan sebagai simpul transportasi, pintu gerbang ekonomi, tempat alih moda transportasi, penunjang industri dan perdagangan, serta tempat distribusi dan konsolidasi muatan. Fungsi pelabuhan meliputi kegiatan pemerintahan dan pengusahaan. Jenis pelabuhan terdiri atas pelabuhan laut dan pelabuhan sungai dan danau, dengan hierarki pelabuhan laut meliputi pelabuhan utama, pengumpul, dan pengumpan.

\r\n

Kewenangan Pemerintah Daerah mencakup mendorong pengembangan kawasan perdagangan dan industri, mengawasi kelestarian lingkungan di pelabuhan pengumpan lokal, menjamin keselamatan dan keamanan pelabuhan pengumpan lokal, menyediakan infrastruktur penghubung, membina masyarakat sekitar pelabuhan, dan memberikan perizinan bangunan gedung serta rekomendasi kepelabuhanan di wilayah administratif dan laut 4 mil.

\r\n

Penyelenggara pelabuhan wajib menyusun Rencana Induk Pelabuhan (RIP) yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan, operasional, dan pengembangan pelabuhan. RIP terdiri atas rencana peruntukan lahan dan perairan pelabuhan serta kegiatan operasional pelabuhan yang meliputi kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi kepelabuhanan.

","transitional_provisions","1. Pelabuhan yang sudah ada dan beroperasi, tetap dapat beroperasi, dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dan mengajukan pembaharuan izin operasi, Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, dan sewa permukaan air kepada Bupati.\r\n2. Pengelolaan Terminal Khusus yang telah beroperasi dengan perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Daerah sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.\r\n3. Tanah di wilayah Daerah yang dipergunakan untuk kepentingan Kepelabuhanan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan dikuasai dengan hak Pengelolaan (HPL) oleh pihak lain selain Pemerintah Daerah, maka peruntukan dan penggunaannya diatur oleh Bupati.\r\n4. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perhubungan melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang kepelabuhanan sampai dengan terbentuknya Unit Penyelenggara Pelabuhan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 26, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 37, Pasal 40 ayat (1), Pasal 43, Pasal 53 ayat (1), Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 56 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF PULANG PISAU
CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PULANG PISAU REGENCY
NUMBER 3 OF 2023
ABOUT
PORT AFFAIRS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PULANG PISAU,

Considering:

that ports as one element in the implementation of pelayaran, are places to organize port service, the implementation of local government services and other economic activities, so that it needs to be structured in an integrated manner in order to realize the provision of port services in accordance with the level of need;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Port Affairs;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 State Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 5 of 2002 concerning the Establishment of Katingan Regency, Seruyan Regency, Sukamara Regency, Lamandau Regency, Gunung Mas Regency, Pulang Pisau Regency, Murung

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ada8171e-e305-453e-aaa3-e731ed5f1fca","actionData","errors"]