[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ad986538-1760-4dad-a6bb-f5aff86c6287","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":82,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serang No. 8 Tahun 2013","number","8","year","2013","published_date","2013-10-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Serang","place_of_enactment","Ciruas","theme","Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

sistem-perencanaan-pembangunan-daerah
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2013/NO.08
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa sistem perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dalam menyusun, menetapkan, mengendalikan dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah agar berjalan efektif, efisien, akuntable, tepat sasaran, sehingga terdapat keterpaduan perencanaan pembangunan antara pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah desa dengan mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional; \r\nb. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, perlu mengatur tahapan, tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah dan rencana pembangunan desa serta pengendalian dan evaluasi dalam pelaksanaannya; \n Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU No 23 Tahun 2000; UU No 25 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 14 Tahun 2008; UU No 12 Tahun 2011; PP No 65 Tahun 2005; PP No 39 Tahun 2006; PP No 72 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PP No 6 Tahun 2008; PP No 8 Tahun 2008; Perda Kab.Serang No 5 Tahun 2008; Perda Kab.Serang No 3 Tahun 2009; Perda Kab.Serang No 10 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 18 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 19 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 20 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 7 Tahun 2012; Perda Kab.Serang No 1 Tahun 2013. \n 1.Ketentuan Umum; 2.Maksud Dan Tujuan; 3.Metoda Pendekatan; 4.Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah; 5.Ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah; 6.Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah; 7.RPJPD; 8.RPJMD; 9.Renstra SKPD; 10.RKPD; 11.RENJA SKPD; 12.RPJM-DESA; 13.RKP-DESA; 14.Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah; 15.Perubahan Rencana Pembangunan Daerah; 16.Peran Serta Masyarakat; 17.Ketentuan Peraliahan; 18.Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2013. \n 57 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam menyusun, menetapkan, mengendalikan, dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah dan desa. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, ruang, waktu, fungsi pemerintah, serta antara pemerintah, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Selain itu, peraturan ini bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan menjamin penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup penggunaan metoda pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan pembangunan daerah dan desa. Perencanaan juga dilakukan melalui penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif, dan sumber pendanaan berdasarkan pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah, serta perencanaan dan penganggaran terpadu. Prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah meliputi kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, partisipasi pemangku kepentingan, penyusunan sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, integrasi rencana tata ruang, serta pelaksanaan berdasarkan kondisi dan potensi daerah.

Peraturan ini mengatur tahapan tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD, serta perencanaan pembangunan desa yang dituangkan dalam RPJM-Desa dan RKP-Desa. Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah digunakan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah oleh BAPPEDA secara periodik.

","transitional_provisions","1. Dokumen rencana pembangunan daerah dan desa yang telah ditetapkan dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkannya perubahan dan/atau penggantian rencana pembangunan daerah yang disusun berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

SERANG REGENCY REGIONAL GAZETTE
Number: 08
Year 2013

SERANG REGENCY REGIONAL REGULATION
NUMBER 8 OF 2013
CONCERNING
REGIONAL DEVELOPMENT PLANNING SYSTEM

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SERANG,

Considering:

that the regional development planning system as a guideline for the Regional Government of Serang Regency in preparing, stipulating, controlling and evaluating regional development planning to run effectively, efficiently, accountably, on target, so that there is integration of development planning between the central government, regional government and village government by integrating spatial plans with regional development plans based on conditions and potentials possessed according to the dynamics of regional and national development;
that to implement the provisions in Law Number 25 of 2004 concerning the National Development Planning System and Regulation of the Minister of Home Affairs Number 66 of 2007

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ad986538-1760-4dad-a6bb-f5aff86c6287","actionData","errors"]