[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ad9594c6-0209-4888-8cf6-ac248f3f76e8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Status Hukum Barang Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantaeng Nomor 11 Tahun 2005","number","11","year","2005","published_date","2005-10-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"732afec5-0659-46fa-81bc-41157be5f98c","Aset Milik Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bantaeng","place_of_enactment","Bantaeng","theme","Perubahan Status Hukum Barang Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BARANG MILIK DAERAH
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Status Hukum Barang Daerah
ABSTRAK:	\n \n Untuk mewujudkan tertib administrasi Pengelolaan Barang Daerah, perlu adanya pengaturan mekanisme Perubahan Status Hukum Barang Daerah. \n .\tUndang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi;\r\n\t\t2.\tUndang-undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah Negeri kepada Pegawai Negeri sebagai Undang-undang;\r\n3.\tUndang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;\r\n4.\tUndang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;\r\n5.\tUndang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;\r\n6.\tUndang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;\r\n7.\tUndang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;\r\n8.\tUndang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangung Jawab Keuangan Negara ;\r\n9.\tUndang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;\r\n10.\tUndang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ; \r\n11.\tPeraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara;\r\n12.\tPeraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara; \r\n13.\tPeratururan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;\r\n14.\tPeraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;\r\n15.\tPeraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;\r\n16.\tPeraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor ...., Tambahan Lembaran Negara Nomor ...) ;\r\n17.\tKeputusan Presiden RI Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara Penjualan Rumah Negeri ;\r\n18.\tKeputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1974 tentang Perubahan Status Rumah Negeri ;\r\n19.\tKeputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum ;\r\n20.\tKeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah ;\r\n21.\tKeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Provensi/Kabupaten/Kota ;\r\n22.\tKeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan dan Penyusunan Perhitungan APBD ;\r\n23.\tKeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah ;\r\n24.\tKeputusan Menteri dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ;\r\n25.\tKeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang dipisahkan.\r\n \n PERUBAHAN STATUS HUKUM BARANG DAERAH \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 15 HALAMAN \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan status hukum barang daerah di Kabupaten Bantaeng. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang daerah.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur:

Penggolongan barang milik daerah menjadi barang bergerak dan tidak bergerak.
Penghapusan barang daerah yang rusak atau tidak dapat dipergunakan lagi, termasuk prosedur dan wewenang penghapusan. Penghapusan dapat dilakukan melalui penjualan, pelelangan, sumbangan, atau tukar menukar.
Penjualan kendaraan dinas dan rumah daerah golongan III kepada pegawai negeri atau pejabat tertentu dengan persyaratan yang telah ditentukan.
Pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan milik daerah dengan cara ganti rugi atau tukar menukar.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur tentang panitia-panitia yang dibentuk untuk melaksanakan penghapusan, penjualan, dan pelepasan hak atas barang daerah.

","transitional_provisions","1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai tehnis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan atau Keputusan Bupati.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF BANTAENG REGENCY
REGIONAL REGULATION OF BANTAENG REGENCY
NUMBER 11 YEAR 2005
ABOUT
AMENDMENT OF LEGAL STATUS OF REGIONAL ASSETS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANTAENG

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that in order to realize orderly administration of Regional Assets Management, it is necessary to regulate the mechanism for Amendment of Legal Status of Regional Assets; \n that for the above purpose, it is necessary to establish a Regional Regulation regarding Amendment of Legal Status of Regional Assets. \n \n
Remembering:	\n \n Law Number 29 of 1959 concerning the Establishment of Tk. II Regions in Sulawesi (State Gazette of 1959 Number 74, Supplement to State Gazette Number 1822); \n Law Number 72 of 1957 concerning the Stipulation of Emergency Law Number 19 of 1955 concerning the Sale of State Houses to Civil Servants as Law (State Gazette of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ad9594c6-0209-4888-8cf6-ac248f3f76e8","actionData","errors"]