Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2018

(-)

Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang berkualitas, terintegrasi, dan berkesinambungan di daerah. Latar belakangnya adalah pentingnya arsip sebagai elemen administrasi pemerintahan daerah dan pembangunan, serta perlunya pengelolaan arsip yang handal untuk melindungi kepentingan negara dan masyarakat.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

1. Organisasi penyelenggara kearsipan yang dilaksanakan oleh Lembaga Kearsipan Kabupaten dan unit kearsipan di perangkat daerah.
2. Pengembangan sumber daya manusia kearsipan melalui pengadaan, pengembangan kompetensi, pengaturan peran, dan penyediaan jaminan kesehatan serta tunjangan profesi bagi Arsiparis.
3. Pengelolaan arsip dinamis dan statis, termasuk penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, pengamanan, dan penyusutan arsip dinamis, serta akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses terhadap arsip statis.
4. Pembinaan dan pengawasan kearsipan yang dilakukan oleh Lembaga Kearsipan Kabupaten terhadap perangkat daerah, pemerintahan desa, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan.
5. Penyediaan sarana dan prasarana kearsipan yang sesuai standar, serta pelayanan jasa kearsipan yang dapat dibiayai oleh pengguna jasa.
6. Pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan kearsipan, serta pembiayaan yang berasal dari APBD, APBN, hibah, dan sumbangan.
7. Kerjasama antara Lembaga Kearsipan Kabupaten dengan berbagai pihak, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kearsipan.

(-)

1. Bupati berwenang memberikan sanksi administratif kepada pejabat/pelaksana, lembaga/orang, dan Lembaga Kearsipan Kabupaten yang melanggar ketentuan. 2. Sanksi administratif berupa teguran tertulis, penundaan kenaikan gaji/pangkat, penghentian bantuan anggaran, pengembalian biaya jasa, atau pemutusan kerjasama dan ganti rugi.