[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ad8719b4-49f2-4af1-a6a3-b69ae9a31567","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":82,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Cilegon Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Kerugian Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cilegon No. 13 Tahun 2009","number","13","year","2009","published_date","2009-10-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"244f8a4c-c072-42a0-87ea-c867c3ae8945","Ganti Rugi Kerugian Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kota Cilegon","place_of_enactment","Cilegon","theme","Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Kerugian Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Kerugian Daerah
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2009/NO. 13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Kerugian Daerah
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk kelancaran penyelesaian dan pemulihan kerugian daerah agar dapat berjalan efektif dan efisien maka perlu diatur pokok-pokok pelaksanaan penyelesaian tuntutan kerugian daerah; \r\nb. bahwa terhadap kerugian daerah yang timbul sebagai akibat kelalaian yang dilakukan oleh Bendahara atau Pegawai bukan Bendahara, perlu dilakukan penyelesaian tuntutan kerugian kepada yang bersangkutan. \n UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999, UU No. 15 Tahun 1999, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, UU No. 23 Tahun 2000, UU No. 30 Tahun 2002, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2006, PP No. 30 Tahun 1980, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 6 Tahun 2006, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, Perda Kota Cilegon No. 1 Tahun 2000. \n 1. Ketentuan Umum; 2. Ruang lingkup; 3. Informasi, pelaporan dan pemeriksaan; 4. Penyelesaian TP/TGR; 5. Kadaluwarsa; 6. Penghapusan; 7. Pembebasan; 8. Penyetoran; 9. Pelaporan; 10. Mejelis Pertimbangan; 11. Ketentuan lain-lain; 12. Ketentuan Peralihan; 13. Ketentuan lain dan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 32 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 13 Tahun 2009 mengatur tentang tata cara penyelesaian tuntutan kerugian daerah. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, sehingga kerugian daerah akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian dapat diselesaikan secara efektif dan efisien.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan (TP):**\n\n * Dilaksanakan melalui upaya damai, TP biasa, TP khusus, dan pencatatan.\n * Upaya damai dilakukan dengan pembayaran tunai atau angsuran dengan SKTJM dan jaminan barang.\n * TP Biasa dilakukan berdasarkan perhitungan bendahara, dengan mekanisme pembelaan diri dan banding.\n * TP Khusus dilakukan jika bendahara meninggal, melarikan diri, atau lalai membuat perhitungan, dengan penunjukan pejabat untuk membuat perhitungan ex officio.\n * Pencatatan dilakukan jika TP tidak dapat dilaksanakan karena bendahara meninggal tanpa ahli waris atau melarikan diri.\n2. **Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TGR):**\n\n * Dilaksanakan melalui upaya damai, TGR biasa, dan pencatatan.\n * Upaya damai dilakukan dengan pembayaran tunai atau angsuran dengan SKTJM dan jaminan barang.\n * TGR Biasa dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah, dapat dikenakan kepada ahli waris.\n * Pencatatan dilakukan jika pegawai meninggal tanpa ahli waris atau melarikan diri.\n3. **Ketentuan Lain:**\n\n * Pengaturan mengenai kadaluwarsa TP dan TGR.\n * Pengaturan mengenai penghapusan dan pembebasan kewajiban membayar ganti rugi.\n * Penyetoran kerugian daerah ke Kas Daerah.\n * Pembentukan Majelis Pertimbangan TPTGR.","transitional_provisions","Kerugian Daerah yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF CILEGON CITY
YEAR: 2009 NUMBER: 13

REGIONAL REGULATION OF CILEGON CITY
NUMBER 13 OF 2009
CONCERNING
PROCEDURES FOR SETTLING REGIONAL LOSS CLAIMS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF CILEGON,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that for the smooth settlement and recovery of regional losses in order to run effectively and efficiently, it is necessary to regulate the main points of implementing the settlement of regional loss claims;
that for regional losses arising as a result of negligence committed by the Treasurer or Non-Treasurer Employees, it is necessary to settle loss claims to the person concerned;
that based on the considerations as referred to in letters a and b above, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Procedures for Settling Regional Loss Claims.

In View of:

Law Number 8 of 1974 concerning Principles

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ad8719b4-49f2-4af1-a6a3-b69ae9a31567","actionData","errors"]