[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ad836e15-5480-42e5-b115-1ffef5136233","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak","short_title","Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2016","number","1","year","2016","published_date","2016-05-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","b41c2680-e717-4b50-9f4b-a29756446034","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)","short_name","Perpu","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2016
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) NO. 1, LN. 2016 No.99/TLN. No.5882 : 7 HLM
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) TENTANG Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2016. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk menjamin hak anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta untuk menanggapi peningkatan signifikan kekerasan seksual terhadap anak yang mengancam keselamatan dan perkembangan mereka. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera yang lebih kuat terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur sanksi pidana yang lebih berat bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, termasuk pidana mati, seumur hidup, dan penambahan pidana berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu, tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik dapat dikenakan. Pelaksanaan tindakan ini diawasi oleh kementerian terkait dan disertai dengan rehabilitasi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 76D dan 76E dikenai sanksi pidana penjara 5-15 tahun dan denda hingga Rp5.000.000.000,00.\n2. Pelaku yang merupakan orang tua, wali, atau memiliki hubungan keluarga dikenai tambahan 1/3 dari ancaman pidana.\n3. Pelaku yang menimbulkan korban lebih dari satu atau menyebabkan luka berat dapat dikenai pidana mati atau seumur hidup.\n4. Pelaku dapat dikenai tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT REGULATION IN LIEU OF LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 1 OF 2016
CONCERNING
SECOND AMENDMENT TO LAW NUMBER 23 OF 2002
CONCERNING CHILD PROTECTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that the state guarantees the rights of children to survival, growth, and development and the right to protection from violence and discrimination as stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that sexual violence against children is increasing significantly, threatening and endangering children's lives, damaging personal lives and child development, and disrupting the sense of comfort, peace, security, and public order;
that the criminal sanctions imposed on perpetrators of sexual violence against children have not had a deterrent effect and have not been able to comprehensively prevent sexual violence against children, so it is necessary to immediately

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ad836e15-5480-42e5-b115-1ffef5136233","actionData","errors"]