[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ad7e100e-94a9-4cc6-80c2-23fa9bc5927a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan No. 8 Tahun 2016","number","8","year","2016","published_date","2016-08-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Grobogan","place_of_enactment","Purwodadi","theme","Keuangan dan Aset Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

desa - keuangan dan aset desa
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2016/No.8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Keuangan dan Aset Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa menimbulkan hak dan kewajiban desa yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan dan aset desa, dan pengelolaan keuangan dan aset desa sebagaimana dimaksud huruf a perlu dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Serta dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang\r\nNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6\r\nTahun 2014 tentang Desa, maka ketentuan mengenai keuangan dan aset desa perlu diatur kembali, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Keuangan dan Aset Desa; \n Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016; \n 1. keuangan desa\r\n2. aset desa\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Peraturan\r\nDaerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2009 tentang\r\nSumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah\r\nKabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor 4 seri E) dicabut dan\r\ndinyatakan tidak berlaku. \n 20 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor 4 seri E).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan keuangan dan aset desa di Kabupaten Grobogan. Latar belakangnya adalah untuk memberikan landasan hukum yang jelas setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tujuannya adalah untuk mengakomodasi perubahan-perubahan dalam aturan yang baru sehingga tidak ada ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Ketentuan Substansial:

Keuangan Desa:

Mengatur asas pengelolaan keuangan desa yang meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran.
Menetapkan Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang dapat dikuasakan sebagian kepada perangkat Desa.
Menjelaskan struktur APBDesa yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa.
Mengatur sumber-sumber pendapatan desa, termasuk pendapatan asli desa, alokasi dari APBN, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten, serta hibah dan sumbangan.

Aset Desa:

Mengatur jenis-jenis aset desa, termasuk tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya.
Menetapkan asas pengelolaan aset desa yang meliputi kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.
Mengatur tata cara pengelolaan aset desa, termasuk perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
Mewajibkan Pemerintah Desa untuk menginventarisir dan mengadministrasikan aset desa, serta memperjelas status hukum kepemilikan tanah kas desa.

","transitional_provisions","1. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset desa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini mulai berlaku paling lambat 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.\n2. Perjanjian sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun serah guna dan bangun guna serah yang telah ada pada saat diundangkannya Peraturan daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa perjanjian.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF GROBOGAN
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF GROBOGAN REGENCY
NUMBER 8 OF 2016
CONCERNING
VILLAGE FINANCE AND ASSETS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF GROBOGAN,

\n\n \n \n

Considering:

that the administration of village government creates village rights and obligations that need to be managed in a village **finance** and asset management system;
that the management of village **finance** and assets as referred to in letter a needs to be carried out in an open and responsible manner for the welfare of the community, which is manifested in the Village Revenue and Expenditure Budget;
that with the enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages and Government Regulation Number 43 of 2014 concerning Implementing Regulations of Law Number 6 of 2014 concerning Villages as amended by Government Regulation Number 47 of 2015 concerning Amendments to Government

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ad7e100e-94a9-4cc6-80c2-23fa9bc5927a","actionData","errors"]