[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ad7cc073-cddf-4bae-8b0f-3e4097b3aefd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Malaka Nomor 3 Tahun 2014 tentang PENGHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malaka No. 3 Tahun 2014","number","3","year","2014","published_date","2014-01-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Malaka","place_of_enactment","Betun","theme","PENGHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Reklame-sewa-penghitungan
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, BERITA DAERAH KABUPATEN MALAKA TAHUN 2014 NOMOR 3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENGHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME
ABSTRAK:	\n \n bahwa penentuan dan penetapan Nilai Sewa Reklame dilakukan secara wajar dan bertanggung jawab dengan mempertimbangkan aspek tata ruang, keadilan dan\r\nketertiban umum; bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 19 Tahun 2010, maka penghitungan Nilai Sewa Reklarne perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghitungan Nilai Sewa Reklarne (NSR) \n Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 3 Tahun 2013; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Kab. Belu No. 19 Tahun 2010; Perda Kab. Belu No. 8 Tahun 2012; Perbup Malaka No. 3 Tahun 2013 \n Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Penghitungan Nilai Sewa Reklame; III. Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 6 halaman; 11 halaman lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2010, Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 45).\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2012 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 75).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Bupati ini mengatur tentang penghitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) di Kabupaten Malaka. Latar belakangnya adalah perlunya penentuan NSR yang wajar dan bertanggung jawab dengan mempertimbangkan aspek tata ruang, keadilan, dan ketertiban umum, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 19 Tahun 2010.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Penghitungan NSR untuk Reklame Permanen:

Jika diselenggarakan pihak ketiga, NSR dihitung dengan mengalikan tarif pajak reklame dengan nilai kontrak reklame, ditambah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
Jika diselenggarakan sendiri, NSR dihitung dengan mengalikan faktor-faktor seperti luas, nilai strategis, jangka waktu penyelenggaraan, dan tarif pajak reklame, ditambah NJOP.

Penghitungan NSR untuk Reklame Insidentil: Besarnya pokok pajak ditentukan dengan memperhatikan jenis reklame, nilai strategis, dan jangka waktu penyelenggaraan.
Pajak Reklame untuk Usaha Tanpa Papan Nama: Usaha atau profesi yang memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU) tetapi tidak memasang papan nama usaha wajib dikenakan pajak reklame dengan perhitungan berdasarkan ukuran minimal dan faktor-faktor yang relevan.

Lampiran I dan II Peraturan Bupati ini menetapkan NJOP dan nilai strategis reklame, yang menjadi dasar perhitungan pajak reklame.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MALAKA REGENCY REGIONAL NEWS

REGENT OF MALAKA REGULATION

NUMBER 3 OF 2014

CONCERNING

CALCULATION OF ADVERTISEMENT RENTAL VALUE

REGENT OF MALAKA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that the determination and establishment of Advertisement Rental Value is carried out fairly and responsibly by considering aspects of spatial planning, justice and public order;
that based on the provisions of Article 24 of Belu Regency Regulation Number 19 of 2010, the calculation of Advertisement Rental Value needs to be further regulated by a Regent Regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regent Regulation regarding the Calculation of Advertisement Rental Value (NSR).

In View of:

Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2004 Number 125,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ad7cc073-cddf-4bae-8b0f-3e4097b3aefd","actionData","errors"]