[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ad59a247-bc63-4e24-8f6a-4bb00d90db84","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan No. 11 Tahun 2011","number","11","year","2011","published_date","2011-11-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e92e83d5-daaa-47f5-a181-544e66207d3c","Politik & Pemilihan Umum","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bangkalan","place_of_enactment","Bangkalan","theme","Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

bantuan - parpol
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2011 Nomor 7/E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
ABSTRAK:	\n \n Menimbang: bahwa sebagai wahana pendidikan politik dan partisipasi politik rakyat,\r\npartai politik perlu diberdayakan agar mampu melaksanakan fungsinya\r\nsecara efektif dan mandiri berdasar kaidah-kaidah demokrasi yang\r\nmenjunjung tinggi kedaulatan rakyat, transparansi, keadilan, aspirasi,\r\ntanggungjawab, dan perlakuan yang tidak diskriminatif dalam Negara\r\nKesatuan Republik Indonesia perlu landasan hukum \n Mengingat: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintahan Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009. \n Materi pokok: PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN, PENGAJUAN DAN PENYALURAN\r\nBANTUAN KEUANGAN, PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN, LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Mencabut: Peraturan Daerah\r\nKabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2006 \n 9 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2006 Nomor 3/E)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang bantuan keuangan kepada partai politik di Kabupaten Bangkalan. Bantuan keuangan diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD, yang ditetapkan setiap tahun dalam APBD. Besaran bantuan dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD. Proses pengajuan bantuan keuangan dilakukan melalui permohonan tertulis kepada Kepala Daerah, dilengkapi dengan persyaratan administrasi seperti penetapan perolehan kursi dan suara, susunan kepengurusan partai, rekening kas umum partai, NPWP, rencana penggunaan dana, dan laporan realisasi penggunaan dana tahun sebelumnya. Kepala Daerah membentuk tim verifikasi untuk memeriksa keabsahan persyaratan. Dana bantuan keuangan digunakan untuk menunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat, partisipasi politik, serta administrasi umum, pemeliharaan arsip, dan peralatan kantor. Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan disampaikan kepada Pemerintah Daerah.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Partai politik yang melanggar ketentuan Pasal 9 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan sampai laporan diterima oleh Pemerintah Daerah.","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2006","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF BANGKALAN REGENCY

REGIONAL REGULATION OF BANGKALAN REGENCY
NUMBER 11 OF 2011
ON
FINANCIAL ASSISTANCE TO POLITICAL PARTIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BANGKALAN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that as a vehicle for political education and political participation of the people, political parties need to be empowered in order to be able to carry out their functions effectively and independently based on democratic principles that uphold people's sovereignty, transparency, justice, aspirations, accountability, and non-discriminatory treatment in the Unitary State of the Republic of Indonesia, a legal basis is needed;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to form a Regional Regulation governing Financial Assistance to Political Parties;

In view of:

Law Number 12 of 1950 concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ad59a247-bc63-4e24-8f6a-4bb00d90db84","actionData","errors"]