[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ad56f7d8-35b4-48b0-acd4-dc02cda9538b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarbaru Nomor 02 Tahun 2003 tentang Pajak Parkir","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 02 Tahun 2003","number","02","year","2003","published_date","2003-02-17","effective_date","2003-02-20","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Banjarbaru","place_of_enactment","Banjarbaru","theme","Pajak Parkir","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pajak dan Retribusi Daerah
2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 02, LD.2003/NO.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Parkir
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah\r\nperlu menggali sumber-sumber pendapatan Daerah, terutama\r\npada sektor Pajak Daerah tentang perparkiran yang\r\ndiserlenggarakan dalam daerah baik yang dikelola oleh orang\r\npribadi atau badan; bahwa untuk meiaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf g\r\nUndang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas\r\nundang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan\r\nRetribusi Daerah, dipandang perlu untuk mengatur tentang Pajak\r\nParkir; bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b konsideran diatas\r\nperlu diaturdan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. \n Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 17 Tahun1997; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang NoMor 22 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 01 Tahun 2001; Peraturan daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 tahun 2001; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 08 Tahun 2001. \n Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir yang berisi; Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Tempat Parkir; Nama, Obyek Dan Subyek Pajak; Dasar Pengenaan Tarif Pajak; Wilayah Pemungutan; Masa Pajak; Surat Pemberitahuan Pajak Daerah; Penetapan Pajak; Tata Cara Pembayaran; Tata Cara Penagihan; Pengurangan Dan Keringanan; Pembetulan, Pembatalan, Pengutangan Ketetapan Dan Pengurangan Sanksi Administrasi; Keberatan Dan Banding; Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak; Pembukuan Dan Pemeriksaan; Kadarluarsa Penagihan; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Pidana; Penyidikan; Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2003. \n 13 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 02 Tahun 2003 tentang Pajak Parkir bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah dengan menggali sumber pendapatan daerah dari sektor pajak parkir. Pajak parkir dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir yang dikelola oleh orang pribadi atau badan.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur tentang:

Nama, Objek, dan Subjek Pajak: Pajak parkir dipungut atas penyelenggaraan tempat parkir oleh orang pribadi atau badan. Objek pajak adalah penyelenggaraan tempat parkir kendaraan yang dipungut bayaran atau tanpa bayaran sebagai bagian dari jasa pelayanan usaha pokok. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir, sedangkan wajib pajak adalah penyelenggara atau pengelola tempat parkir.
Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak: Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran untuk pemakaian tempat parkir. Tarif pajak parkir ditetapkan sebesar 20% dari tarif parkir.
Wilayah Pemungutan dan Masa Pajak: Pajak terutang dipungut di wilayah daerah tempat parkir berlokasi. Masa pajak adalah jangka waktu 1 bulan takwim.
SPTPD dan Penetapan Pajak: Wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Berdasarkan SPTPD, Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
Tata Cara Pembayaran: Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk, sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, dan lainnya. Pembayaran harus dilakukan secara tunai, namun Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur dengan bunga 2% per bulan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib pajak yang dengan sengaja atau karena kealfaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan keuangan Daerah dapat diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PERDA Kota Banjarbaru No. 4 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/23450/perda-kota-banjarbaru-no-4-tahun-2011","10c03030-421b-4d3c-a33e-ed1e44229840","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BANJARBARU CITY
NUMBER: 02 YEAR 2003
CONCERNING
PARKING TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANJARBARU,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering

that in order to support the implementation of Regional Autonomy
it is necessary to explore sources of Regional income, especially
in the Regional Tax sector concerning parking which is
organized within the region whether managed by individuals
or entities;
that to implement the provisions of article 2 paragraph (2) letter g
Law Number 34 of 2000 concerning Amendments to
Law Number 18 of 1997 concerning Regional Taxes and
Regional Retribution, it is deemed necessary to regulate Parking
Tax;
that to fulfill the intent of letters a and b of the above considerations
it is necessary to regulate and stipulate it by a Regional Regulation.

In view of:

Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ad56f7d8-35b4-48b0-acd4-dc02cda9538b","actionData","errors"]