[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ad4c1bca-0553-44b4-93a9-e9fa117ab137","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 23 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah","short_title","Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 23 Tahun 2025","number","23","year","2025","published_date","2025-11-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6d17806f-165e-49c4-b243-c9a756d7cd3b","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Bupati (Perbup)","short_name","Perbup","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"23186465-8acf-4b27-a795-2d4eddc93459","Standar & Pedoman Teknis",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat","place_of_enactment","Piru","theme","Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
2025
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 23, BD.2025/NO.0377, TBD.2025, LL SETDA KAB. SBB : 156 HAL.
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk melaksanakan Pasal 96 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata cara pemungutan pajak daerah. \n bahwa untuk melaksanakan Pasal 96 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata cara pemungutan pajak daerah; Undang-Undang Nomor 40 tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali \r\nterakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Menteri 207/PMK.07/2018; dan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian \r\nBarat Nomor 2 Tahun 2024. \n Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2025. \n Penjelasan 22 Halaman. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (sebagai dasar hukum pelaksanaan).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Bupati ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tujuan utamanya adalah untuk mengatur tata cara pemungutan pajak daerah secara komprehensif di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat.\n\nSecara substansial, peraturan ini mengatur kewenangan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam mengelola pendapatan daerah, termasuk pendaftaran, pendataan, penetapan, pembayaran, pelaporan, pemeriksaan, hingga penagihan pajak. Subjek pajak yang diatur mencakup orang pribadi maupun badan yang memiliki kewajiban perpajakan daerah. Peraturan ini menetapkan prosedur pendaftaran bagi Wajib Pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) serta kewajiban pelaporan melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). Selain itu, diatur pula mekanisme penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) serta sistem pemungutan pajak untuk jenis pajak lainnya seperti Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), Pajak Sarang Burung Walet, serta Opsen Pajak Kendaraan Bermotor.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Pajak yang tidak membayar atau menyetor pajak tepat waktu dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% per bulan dari pajak terutang, dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.\n2. Wajib Pajak yang melakukan pembetulan SPTPD yang mengakibatkan pajak menjadi lebih besar dikenai sanksi administratif berupa bunga 1% per bulan atas jumlah yang kurang dibayar.\n3. Pelanggaran terhadap kewajiban penyampaian SPTPD dapat dikenai sanksi administratif berupa denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

REGENT OF WEST SERAM
PROVINCE OF MALUKU
REGULATION OF THE REGENT OF WEST SERAM
NUMBER 23 OF 2025
ON
PROCEDURES FOR THE COLLECTION OF REGIONAL TAXES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WEST SERAM,

Considering :	that to implement Article 96 paragraph (3) of the Regional Regulation of West Seram Regency Number 2 of 2024 on Regional Taxes and Regional Service Fees, it is necessary to establish a Regent Regulation on the procedures for the collection of regional taxes;
Bearing in Mind :	Article 18 paragraph (6) of the 1945

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ad4c1bca-0553-44b4-93a9-e9fa117ab137","actionData","errors"]