[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ad2961f9-7d9d-43e7-aa6e-5c31d5e209d7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Retribusi Jasa Perizinan Bidang Lingkungan Hidup Di Kabupaten Tanah Bumbu","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu No. 6 Tahun 2008","number","6","year","2008","published_date","2008-07-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu","place_of_enactment","Batulicin","theme","Retribusi Jasa Perizinan Bidang Lingkungan Hidup Di Kabupaten Tanah Bumbu","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Retribusi Jasa Perizinan Bidang Lingkungan Hidup Di Kabupaten Tanah Bumbu
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2008/NO.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Jasa Perizinan Bidang Lingkungan Hidup Di Kabupaten Tanah Bumbu\r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan pertumbuhan investasi dan pembangunan\r\ndaerah, maka pertumbuhan kegiatan industri dan atau usaha\r\nlainnya akan terus meningkat, sehingga memerlukan\r\npeningkatan dalam pelayanan pemerintah termasuk dalam\r\npelayanan perizinan di bidang lingkungan hidup ;\r\nbahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997\r\ntentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Undang-\r\nUndang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas\r\nUndang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, jasa pelayanan\r\nperizinan yang diberikan pemerintah kepada perseorangan,\r\nbadan hukum atau badan usaha dapat dikenakan pajak atau\r\nretribusi sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan\r\nDaerah Kabupaten Tanah Bumbu tentang Retribusi Jasa\r\nPerizinan di Bidang Lingkungan Hidup. \n Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 ; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11\r\nTahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14\r\nTahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16\r\nTahun 2007; dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17\r\nTahun 2007. \n Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu ini memuat tentang Retribusi Jasa\r\nPerizinan di Bidang Lingkungan Hidup, dengan sistematika;\r\nKETENTUAN UMUM; RETRIBUSI; KADALUWARSA; PENYIDIKAN; KETENTUAN PIDANA; dan KETENTUAN PENUTUP. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 12 Halaman. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Jasa Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Tanah Bumbu. Latar belakang peraturan ini adalah pertumbuhan investasi dan pembangunan daerah yang meningkatkan kegiatan industri dan usaha, sehingga memerlukan peningkatan pelayanan perizinan di bidang lingkungan hidup.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengenakan retribusi atas jasa pelayanan perizinan yang diberikan pemerintah daerah kepada perseorangan, badan hukum, atau badan usaha sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi: Retribusi Jasa Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dipungut sebagai pembayaran biaya atas jasa pelayanan perizinan yang diterbitkan. Objek perizinan meliputi surat izin pembuangan air limbah ke badan air, izin pemanfaatan air limbah industri minyak sawit untuk aplikasi tanah, izin pemanfaatan air limbah untuk bahan baku industri, izin pengumpulan limbah B3 (kecuali minyak pelumas bekas), izin lokasi pengolahan limbah B3, dan izin penyimpanan sementara limbah B3. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa perizinan di bidang lingkungan hidup dari Pemerintah Daerah.
Golongan Retribusi: Retribusi Jasa Perizinan Bidang Lingkungan Hidup digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa: Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan izin, jenis usaha, dan/atau kegiatan yang diberikan izin.
Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif: Tarif retribusi bertujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin yang digolongkan berdasarkan perizinan, jenis usaha, dan/atau kegiatan yang diberikan izinnya. Struktur dan besaran tarif retribusi telah ditetapkan untuk berbagai jenis izin dan usaha/kegiatan.
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang: Masa retribusi perizinan sama dengan masa berlakunya izin yang diterbitkan. Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya izin atau dokumen lain yang dipersamakan.
Tata Cara Pemungutan: Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD diterbitkan setelah diterbitkannya rekomendasi atas kelayakan untuk diberikan izin.
Sanksi Administrasi: Keterlambatan atau kekurangan pembayaran dikenakan denda 2% per bulan.
Tata Cara Pembayaran: Retribusi dilunasi sekaligus dan disetorkan ke Kas Daerah.
Pengembalian Kelebihan Pembayaran: Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran.
Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Biaya Retribusi: Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah ).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF TANAH BUMBU REGENCY
REGIONAL REGULATION OF TANAH BUMBU REGENCY
NUMBER 6 OF 2008
CONCERNING
ENVIRONMENTAL PERMITTING SERVICE RETRIBUTION
IN TANAH BUMBU REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF TANAH BUMBU,

Considering:

that with the growth of investment and regional development, the growth of industrial activities and or other businesses will continue to increase, thus requiring an increase in government services including permitting services in the environmental field;
that based on Law Number 18 of 1997 concerning Regional Taxes and Regional Retribution jo. Law Number 34 of 2000 concerning Amendments to Law Number 18 of 1997, permitting service fees provided by the government to individuals, legal entities or business entities can be subject to taxes or retribution as one source of local revenue;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ad2961f9-7d9d-43e7-aa6e-5c31d5e209d7","actionData","errors"]