[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ad2237a3-afe1-419e-b171-5a1b2a617aeb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2023 tentang PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN\r\nGELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2023","number","2","year","2023","published_date","2023-01-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e45b1363-11cb-4a11-b70b-f69c41a05334","Pemberantasan Narkotika","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tana Toraja","place_of_enactment","Makale","theme","PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN\r\nGELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2023 NOMOR 02 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROVINSI SULAWESI SELATAN TANAH TORAJA NOMOR : B.HK.O2.OO2.23
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN\r\nGELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera,\r\nadil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan\r\nPancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai\r\nsalah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan\r\nditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat\r\nkesehatannya;\r\nb. bahwa semakin meningkatnya kondisi penyalahgunaan dan\r\nperedaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di tengah\r\nmasyarakat akan berakibat meng€rnc€rm keberlanjutan\r\nkehidupan dan memperlemah ketahanan berbangsa dan\r\nbernegara, oleh karena itu diperlukan peningkatan peran\r\npemerintah daerah dan masyarakat untuk mendukung program\r\npencegahan dan pemberantasan penyalahgunazrn dan peredaran\r\ngelap narkotika dan prekursor narkotika;\r\nc. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri\r\nDalam Negeri Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang Fasilitasi\r\nPencegahan dan Pemberaltasan Penyalahgunazrn dan Peredaran\r\nGelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah\r\ndiamanatkan untuk menyusun Peraturan Daerah mengenai\r\npencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan\r\nperedaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbalgan sebagaimana dimaksud dalam\r\nhuruf a,huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan\r\nDaerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan\r\nPenyalahgunaan dal Peredaral Gelap Narkotika dan Prekursor\r\nNarkotika; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan\r\nDaerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (L,embaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 1822);\r\n3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10,\r\nTambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671)\r\nsebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 11 Tahun\r\n2020 tentang Cipta Kerja (l,embaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 6573);\r\n4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062)\r\nsebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 11 Tahun\r\n2O2O lentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 6573);\r\n5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);\r\nsebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 11 Tahun\r\n2O20 tentang Cipta Keda (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2O20 Nomor 245, Tambahal [.embaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 6573);\r\n6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan\r\nPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali,\r\nterakhir dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentatg\r\nPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011\r\ntentang Pembentukan Peraturan Perundang-undalgan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,\r\nTambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);\r\n7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014\r\nNomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang\r\nHubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan\r\nPemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 6757);\r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2oll tentang\r\nPelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (L,embaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46' Tambahan kmbaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5211);\r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2Ol3 tentang\r\nPelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2O09 tentang\r\nNarkotika (I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013\r\nNomor 96, Tambahan l'embaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5419);\r\n10. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan\r\nNarkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2010 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan\r\nPresiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas\r\nPeraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2O10 tentang Badan\r\nNarkotika Nasional (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2019 Nomor 128);\r\n11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang\r\nPembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2015 Nomor 2O36) sebagaimana telah diubah\r\ndengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12O Tahun 2O18\r\ntentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor\r\n80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah\r\n(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);\r\n12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2O15 tentalg\r\nPeredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan\r\nNarkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi (Berita Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 74);\r\n13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentaag\r\nFasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan\r\nPeredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 195);\r\n14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2O2O tentang\r\nPerubahan Penggolongan Narkotika (Berita Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2020 Nomor 91) sebagaimana telah diubah\r\ndengarr Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahwn 2O2O\r\ntentang Perubahan Penggolongal Narkotika (Berita Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 965); \n BAB I : KETENTUAN UMUM\r\nBAB II : ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN\r\nBAB III : RUANG LINGKUP DAN PELAKSANAAN FASILITASI\r\nBAB IV : ANTISIPASI DINI\r\nBAB V : PENCEGAHAN\r\nBAB VI : PENANGANAN DAN REHABILITASI\r\nBAB VII : PENDANAAN\r\nBAB VIII : TIM TERPADU\r\nBAB IX : RENCANA AKSI DAERAH\r\nBAB X : PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT\r\nBAB XI : LEMBANG/ KELURAHAN BERSIH NARKOBA\r\nBAB XII : MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN\r\nBAB XIII : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN\r\nBAB XIV : PENGHARGAAN\r\nBAB XV : SANKSI ADMINISTRATIF\r\nBAB XVI : KETENTUAN PENUTUP\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2023. \n Peraturan Bupati sebagai peraturar pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus\r\nditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturar Daerah ini\r\ndiundangkan. \n 21 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN dan PN) di Daerah. Tujuan dari fasilitasi P4GN dan PN adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, membangun partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan tersebut, serta menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat. Ketentuan substansial mencakup pelaksanaan fasilitasi P4GN dan PN oleh Bupati yang dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik. Peraturan ini juga mengatur mengenai antisipasi dini melalui deteksi dini seperti tes urine, upaya pencegahan melalui pendataan, pemetaan, perencanaan, pembangunan sistem informasi, sosialisasi, dan edukasi. Selain itu, diatur pula mengenai penanganan dan rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, pendanaan yang dibebankan pada APBD, pembentukan Tim Terpadu, penyusunan Rencana Aksi Daerah, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, serta program Lembang/Kelurahan Bersih Narkoba.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Bupati dapat memberikan sanksi administratif terhadap sekolah, perguruan tinggi, BUMD, BUM Lembang, badan usaha swasta, pemilik/penanggung jawab hotel, tempat hiburan, rumah kos, tempat pariwisata, dan jasa pengiriman barang yang tidak memenuhi kewajiban.\n2. Sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, denda administrasi, paksaan pemerintahan, uang paksa, pembekuan izin, atau pencabutan izin usaha.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TANA TORAJA
SOUTH SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF TANA TORAJA REGENCY
NUMBER 2 OF 2023
CONCERNING
PREVENTION AND ERADICATION OF ABUSE AND ILLICIT
TRAFFICKING OF NARCOTICS AND NARCOTIC PRECURSORS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TANA TORAJA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to realize a prosperous Indonesian society,\njust and equitable materially and spiritually based on\nPancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia,\nthe quality of Indonesian human resources as\none of the national development assets needs to be maintained and\ncontinuously improved, including the degree of\nhealth;
that the increasing conditions of abuse and\nillicit trafficking of narcotics and narcotic precursors in the\ncommunity will threaten the sustainability of\nlife and weaken national resilience and\nstate, therefore it is necessary to increase the role of\nthe regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ad2237a3-afe1-419e-b171-5a1b2a617aeb","actionData","errors"]