[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ad1ec5b7-e395-4220-bcfc-ff44911e150b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamuju Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Nomor 5 Tahun 2009","number","5","year","2009","published_date","2009-02-16","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Mamuju","place_of_enactment","Mamuju","theme","Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi-kebersihan
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2009/No.5, TLD/No.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan
ABSTRAK:	\n \n persampahan/kebersihan merupakan salah satu segi dalam kehidupan yang perlu dipelihara, ditangani dan ditingkatkan secara terus-menerus baik oleh PEMDA maupun masyarakat sendiri demi terwujudnya lingkungan hidup yang, bersih, sehat, hijau, indah, nyaman, tertib dan rapi. Dalam rangka menciptakan dan mewujudkan kota Mamuju sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Barat dengan motto \"Kota Bersehati\", maka perlu diatur cara-cara penyelenggaraan pelayanan persampahan dan kebersihan yang selaras dengan perkembangan dan pertumbuhan pembangunan kota seluruh lapisan masyarakat secara aktif. \n dasar hukum: UU No.29 tahun 1959; UU No.8 Tahun 1981; UU No.18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.34 Tahun 2000; UU No.23 tahun 1997; UU No.26 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.26 Tahun 2007; UU No.18 Tahun 2008; PP No.66 Tahun 2001; PP No.38 tahun 2007; Perda Kabupaten Mamuju No.9 Tahun 2003. \n dalam PERDA ini diatur mengenai pemeliharaan kebersihan, struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan, serta tata cara pemungutan retribusi pelayanan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2009. \n mencabut Perda Kabupaten Mamuju No.13 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Mamuju No.6 Tahun 2002. \n 12 halaman, Penjelasan 2 halaman. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Pemerintah ini mengatur penyelenggaraan bidang pertanian. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 68 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pasal 113 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Ketentuan substansial mencakup kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan bidang pertanian. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah, melakukan pembinaan dan pengawasan, memberikan dukungan sumber daya, melakukan evaluasi, mengelola data dan informasi, mengintegrasikan sistem informasi dan data, melakukan koordinasi dengan instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya, serta melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Pembinaan meliputi pemberian pedoman dan standar, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, perencanaan, monitoring, evaluasi, peningkatan kapasitas aparatur, pemberian penghargaan, dan diseminasi informasi. Pengawasan meliputi pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan tindakan korektif. Menteri dapat membentuk satuan tugas untuk melakukan koordinasi, pemantauan, evaluasi, memberikan rekomendasi perbaikan, dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","PERDA Kab. Mamuju No. 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/293733/perda-kab-mamuju-no-2-tahun-2020","7f8a7607-9c3a-4694-8bcc-42101efe0bac","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 26 OF 2021
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF THE AGRICULTURE SECTOR

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 33 paragraph (5) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia, Article 68 of Law Number 19 of 2013 concerning Protection and Empowerment of Farmers, Article 113 of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, and Article 125 of Law Number 18 of 2012 concerning Food, it is necessary to stipulate a Government Regulation concerning the Implementation of the Agriculture Sector;

In view of:

Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia;
Law Number 18 of 2012 concerning Food (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2012 Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ad1ec5b7-e395-4220-bcfc-ff44911e150b","actionData","errors"]