[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","acf06447-3d87-45c8-8c8d-7434ec3ce8b6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2013 tentang PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI PROVINSI JAMBI","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2013","number","1","year","2013","published_date","2013-01-30","effective_date","2013-02-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jambi","place_of_enactment","Jambi","theme","PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI PROVINSI JAMBI","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN - DAERAH ALIRAN SUNGAI - PROVINSI JAMBI
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2013/NO 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI PROVINSI JAMBI
ABSTRAK:	\n \n bahwa daerah aliran sungai merupakan kesatuan ekosistem yang utuh dari hulu sampai hilir yang terdiri dari unsur-unsur utama tanah, vegetasi, air maupun udara dan memiliki fungsi penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan;\r\nbahwa sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air jo ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai sebagian kewenangan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dalam rangka mendukung terselenggaranya pengelolaan Daerah Aliran Sungai; \r\nbahwa kerusakan daerah aliran sungai di Provinsi Jambi dewasa ini semakin memprihatinkan, sehingga menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir, tanah longsor, penurunan kualitas air, krisis air dan/atau kekeringan yang telah berdampak pada perekonomian dan tata kehidupan masyarakat;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai; \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 19 Tahun 1957 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 61 Tahun 1958; UU Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 32 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 26 Tahun 2008; PP Nomor 82 Tahun 2001; PP Nomor 44 Tahun 2004; PP Nomor 45 Tahun 2004; PP Nomor 38 Tahun 2011; PP Nomor 27 Tahun 2012; PP Nomor 37 Tahun 2012; Permenhur Nomor P.39/Menhut-II/2009; PERDA Nomor 6 Tahun 2012 \n PERDA ini Mengatur Mengenai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai; Meliputi Maksud, Asas dan Tujuan; Ruang Lingkup; Perencanaan; Pelaksanaan; Monitoring dan Evaluasi; Pembinaan dan Pengawasan; Forum Koordinasi Pengelolaan Das; Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat; Peran Serta Swasta; Peran Serta Akademis; Sistem Informasi Pengelolaan Das; Pendanaan Pengelolaan Das Provinsi; Penyelesaian Sengketa; Penghargaan; Sanksi Pelanggaran; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2013. \n 21 hlmn; 1 pnjlsn \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Provinsi Jambi ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan DAS yang terkoordinasi, terintegrasi, sinkron, dan sinergis. Pengelolaan ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan sumber daya alam dan lingkungan DAS. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan tata air di DAS, termasuk jumlah, kualitas, dan distribusinya, serta mewujudkan lahan yang produktif sesuai dengan daya dukung lingkungan. Peraturan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan DAS yang berkelanjutan.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. **Perencanaan:** Inventarisasi karakteristik DAS, penyusunan, dan penetapan Rencana Pengelolaan DAS Provinsi.\n2. **Pelaksanaan:** Pemanfaatan, pemulihan, dan konservasi sumber daya alam di DAS, dengan memperhatikan kriteria teknis, persyaratan kelestarian DAS, dan pola pengelolaan sumber daya alam.\n3. **Monitoring dan Evaluasi:** Dilakukan secara periodik untuk mengukur kinerja pengelolaan DAS berdasarkan indikator biofisik, sosial, ekonomi, dan kelembagaan.\n4. **Pembinaan dan Pengawasan:** Koordinasi, pemberian pedoman, bimbingan, serta penyediaan sarana dan prasarana untuk efektivitas pengelolaan DAS.\n5. **Forum Koordinasi DAS:** Pembentukan forum koordinasi yang melibatkan masyarakat, akademisi, pemerintah daerah, dan LSM pemerhati lingkungan.\n6. **Peran Serta Masyarakat dan Swasta:** Masyarakat dan pihak swasta berperan serta dalam pengelolaan DAS, termasuk menjaga kualitas lingkungan, memberikan informasi, dan melakukan pemulihan kerusakan.\n7. **Sistem Informasi:** Pembangunan sistem informasi pengelolaan DAS untuk mendukung pengambilan keputusan.\n8. **Pendanaan:** Sumber pendanaan berasal dari APBD Provinsi, hibah, imbal jasa lingkungan, dan sumber dana lainnya.","transitional_provisions","sanctions","Pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS Provinsi yang tidak sesuai dengan peraturan ini akan dikenakan sanksi berupa:\n1. Sanksi administratif berupa pembekuan atau pembatalan izin usaha/kegiatan.\n2. Sanksi adat disesuaikan dengan aturan adat yang berlaku di lokasi terjadinya pelanggaran.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF JAMBI
REGIONAL REGULATION OF JAMBI PROVINCE
NUMBER 1 OF 2013
CONCERNING
MANAGEMENT OF RIVER BASIN AREAS OF JAMBI PROVINCE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF JAMBI,

\n\n \n \n

Considering:

that the river basin area is a complete ecosystem unit from upstream to downstream consisting of the main elements of soil, vegetation, water and air and has an important function in sustainable community economic development;
that according to the provisions of Article 18 of Law Number 7 of 2004 concerning Water Resources jo the provisions of Government Regulation Number 37 of 2012 concerning Management of River Basin Areas, some of the government's authorities in water resources management can be carried out by the regional government, in order to support the implementation of River Basin Area management;
that the damage to river basin areas in Jambi Province today is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=acf06447-3d87-45c8-8c8d-7434ec3ce8b6","actionData","errors"]