[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","acefa40d-752b-4656-96b5-e5034ee9b49a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":86,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2020","number","5","year","2020","published_date","2020-11-02","effective_date","2020-11-09","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"71ca0285-cb28-441b-a353-905c82a8d497","Telekomunikasi & Dunia Digital",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Sukabumi","place_of_enactment","Sukabumi","theme","Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

sistem - pemerintahan - berbasis - elektronik
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2020/5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk mewujudkan pemerintah yang bersih efektif transparan dan akuntabel serta pelayanan sistem yang erkualitas dan terpercaya untuk melaksanakan sistem pemerintah berbasis elektronik sebagaiaman dimaksud pada huruf a untuk menjamim integrasi dan sinkronisasi maka perlu menetapkan Perda Tentang Penyelenggaraan sistem Pemerintah Berbasis Elektronik. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara RI Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah bebeapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 3 Tahun 1995; PP No. 71 Tahun 2019; Perpres No. 95 Tahun 2018; Perda Kot. Sukabumi No. 9 Tahun 2019. \n Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Audit Tik, Percepatan SPBE, Pemantauan Dan Evaluasi SPBE, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2020. \n 44 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Sukabumi ini mengatur tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan tujuan mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta pelayanan sistem yang berkualitas dan terpercaya. Latar belakangnya adalah amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing melalui pembangunan aparatur negara.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Tata Kelola SPBE:\n
- Arsitektur SPBE yang disusun untuk jangka waktu 5 tahun dan harus selaras dengan arsitektur SPBE nasional.
- Peta Rencana SPBE yang juga disusun untuk jangka waktu 5 tahun dan harus selaras dengan peta rencana SPBE nasional.
- Rencana dan anggaran SPBE yang disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah.
- Proses Bisnis yang disusun untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- Data dan informasi yang mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- Infrastruktur SPBE yang terdiri atas Jaringan Intra Pemerintah Daerah dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.
- Aplikasi SPBE yang terdiri dari Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus.
- Keamanan SPBE yang mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
- Layanan SPBE yang terdiri atas layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik.
\n
Manajemen SPBE:\n
- Manajemen risiko untuk menjamin keberlangsungan SPBE.
- Manajemen keamanan informasi untuk meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- Manajemen data untuk menjamin data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses.
- Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset.
- Manajemen sumber daya manusia untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan.
- Manajemen pengetahuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE.
- Manajemen perubahan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan.
- Manajemen Layanan SPBE untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
\n
Audit TIK:\n
- Audit Infrastruktur SPBE.
- Audit Aplikasi SPBE (Umum dan Khusus).
- Audit Keamanan SPBE.
\n
Penyelenggara SPBE:\n
- Wali Kota bertugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE.
- Sekretaris Daerah menjabat sebagai koordinator SPBE Pemerintah Daerah.
\n
Percepatan SPBE:\n
- Dilakukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
- Fokus pada pembangunan Aplikasi Umum dan Infrastruktur SPBE.
\n
Pemantauan dan Evaluasi SPBE:\n
- Dilakukan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE.
- Koordinator SPBE Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala.
\n

","transitional_provisions","1. Aplikasi dan perangkat TIK yang telah ada sebelum berlakunya peraturan Daerah ini, paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan Daerah ini","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
SUKABUMI CITY
YEAR 2020 NUMBER 5

REGIONAL REGULATION OF SUKABUMI CITY
DATE: NOVEMBER 9, 2020
NUMBER: 5 YEAR 2020
CONCERNING: ELECTRONIC-BASED GOVERNMENT SYSTEM

Regional Secretariat of Sukabumi City
Legal Section
2020

MAYOR OF SUKABUMI
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SUKABUMI CITY
NUMBER 5 OF 2020
CONCERNING
ELECTRONIC-BASED GOVERNMENT SYSTEM

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SUKABUMI,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to realize a clean, effective, transparent, and accountable government as well as a quality and reliable system service, an electronic-based government system is required;
that in order to implement an electronic-based government system as intended in letter a and to ensure the integration and synchronization of information and communication technology in the Region, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of Sukabumi City concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=acefa40d-752b-4656-96b5-e5034ee9b49a","actionData","errors"]