[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","aceef2ed-daaf-432f-9111-ae5190ded60b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2014","number","6","year","2014","published_date","2014-01-30","effective_date","2014-06-19","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Situbondo","place_of_enactment","Situbondo","theme","Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

LINGKUNGAN HIDUP
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD 6/2014
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa lingkungan hidup harus dimanfaatkan secara bijak serta dijaga kelestariannya demi keberlangsungan hidup manusia saat ini dan masa mendatang dalam upaya pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan melalui pengembangan teknologi dan pemikiran yang berwawasan lingkungan;\r\nb. bahwa perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan pengawasan merupakan komponen penting dalam pengelolaan lingkungan hidup agar tidak terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Situbondo yang disebabkan oleh perilaku masyarakat dan/atau pelaku usaha dan/atau kegiatan yang cenderung kurang peduli terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;\r\nc. bahwa guna menjamin kepastian hukum kepada setiap orang yang berada di Kabupaten Situbondo untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, perlu diadakan pengaturan hukum;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 04 Tahun 2008. \n Peraturan ini mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Peraturan ini mencakup ketentuan umum; wewenang penyelenggaraan lingkungan hidup; perencanaan; pemanfaatan; pengendalian; pencegahan pencemaran air; pemeliharaan lingkungan hidup; hak, kewajiban dan larangan; peran serta masyarakat; sistem informasi lingkungan hidup; perizinan; pembiayaan; pembinaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; laboratorium lingkungan hidup; pengawasan dan sanksi administratif; penyelesaian sengketa lingkungan hidup; penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2014. \n 49 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor ... Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dibentuk dengan tujuan untuk melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan/atau kerusakan, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, serta menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan melalui pengembangan teknologi dan pemikiran yang berwawasan lingkungan.

\r\n\r\n

Peraturan ini mengatur berbagai aspek pengelolaan lingkungan hidup, termasuk perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pemerintah Kabupaten berwenang mengkoordinasikan dan melaksanakan perlindungan, pengendalian, dan pemulihan pencemaran lingkungan, menetapkan KLHS dan RPPLH skala Kabupaten, serta menetapkan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL-UPL. Peraturan ini juga mengatur tentang inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca, kerjasama dan kemitraan, penyelesaian sengketa, pembinaan dan pengawasan, standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup, serta penegakan hukum lingkungan hidup.

\r\n\r\n

Peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban masyarakat serta pelaku usaha dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Masyarakat berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, partisipasi, dan keadilan. Pelaku usaha berkewajiban menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup, memiliki dokumen lingkungan dan/atau izin lingkungan, serta melaksanakan ketentuan yang termuat dalam dokumen dan izin tersebut.

","transitional_provisions","1. Kegiatan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dapat terus dilaksanakan sepanjang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup.\r\n2. Kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang telah ada dan berdampak pada penurunan fungsi lingkungan hidup, harus melakukan rekayasa teknik dan/atau rekayasa vegetatif untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup.\r\n3. Segala bentuk rekomendasi izin PPLH yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan sudah dilaksanakan, tetap berlaku sampai batas waktu izin berakhir dan harus diperbaharui sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.\r\n4. Perizinan berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini namun belum dilaksanakan, harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 30 huruf b, c, d, dan e dapat dikenai pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.\r\n2. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenai sanksi pidana dan/atau denda sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.\r\n3. Selain pidana, badan usaha dapat dikenai pidana tambahan atau tindakan tata tertib.","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","Perda Kab. Situbondo No. 4 Tahun 2026 tentang PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/346925/perda-kab-situbondo-no-4-tahun-2026","265a8427-bb9d-4dd6-9deb-2869a5135381","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SITUBONDO
EAST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SITUBONDO REGENCY
NUMBER ... YEAR 2014
ABOUT
ENVIRONMENTAL PROTECTION AND MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SITUBONDO,

\n\n \n \n

Considering:

that the environment must be utilized wisely and its sustainability maintained for the sake of human survival now and in the future in an effort to achieve sustainable economic and social development through the development of environmentally sound technology and thinking;
that planning, utilization, control, maintenance and supervision are important components in environmental management, in order to prevent a decline in the quality of the environment in the Situbondo Regency caused by the behavior of the community and/or business actors and/or activities that tend to be less concerned about environmental protection and management;
that in order to guarantee legal

","pdf_url","/proxy/pdf?id=aceef2ed-daaf-432f-9111-ae5190ded60b","actionData","errors"]