[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ace8578d-f6b3-499a-abd8-ddfc6dedc294","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tabalong Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 8 Tahun 2011","number","8","year","2011","published_date","2011-08-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tabalong","place_of_enactment","Tanjung","theme","Retribusi Izin Mendirikan Bangunan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pajak dan Retribusi Daerah
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2011/NO.8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka pengendalian pelaksanaan pendirian banguan di Kabupaten Tabalong untuk tercapai keserasian dan tertibnya bangunan perlu adanya izin mendirikan bangunan;bahwa tarif retribusi yang telah ditetapkan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu ditinjau kembali;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. \n Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010;Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 02\r\nTahun 1991;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2004;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010. \n Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Nama, Objek Dan Subjek Retribusi;Golongan Retribusi;Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Retribusi;Struktur Dan Besarnya Retribusi;Ketentuan Pendirian Bangunan;Wilayah Pemungutan;Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran Dan Penundaan Pembayaran;Sanksi Administrasi;Tata Cara Penagihan;Kadaluarsa;Penyidikan;Ketentuan Pidana;Insentif Pemungutan;Ketentuan Peralihan;Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 17 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 12 Tahun 1999 Seri B Nomor Seri 05).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Tabalong. Latar belakangnya adalah untuk mengendalikan pelaksanaan pendirian bangunan agar serasi dan tertib, serta menyesuaikan tarif retribusi dengan perkembangan saat ini. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terkait retribusi IMB berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

\n\n

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi: Retribusi IMB dipungut atas pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan. Objek retribusi adalah pemberian izin tersebut, yang meliputi peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunan. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin.
Golongan Retribusi: Retribusi IMB digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa: Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas lantai, jumlah tingkat, dan rencana penggunaan bangunan.
Prinsip Penetapan Tarif: Tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin, termasuk penerbitan dokumen, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif.
Struktur dan Besarnya Retribusi: Orang pribadi atau badan yang memperoleh IMB wajib membayar retribusi. Tata cara penghitungan pembayaran retribusi IMB tercantum dalam lampiran peraturan daerah.
Ketentuan Pendirian Bangunan: Pemilik IMB dilarang mendirikan bangunan sebelum ditetapkan garis sempadan. Camat atau pejabat yang ditunjuk menetapkan garis sempadan selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah IMB diserahkan.
Masa Retribusi: Masa retribusi adalah jangka waktu selama bangunan tidak berubah luas lantai, jumlah tingkat, dan rencana penggunaan.
Wilayah Pemungutan: Retribusi dipungut di daerah tempat IMB diberikan.
Penentuan Pembayaran: Retribusi dipungut menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan dibayarkan di kas daerah.

","transitional_provisions","1. Bangunan yang telah didirikan, ditambah atau dirubah dan telah mendapatkan IMB berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Banggunan dianggap telah mendapatkan IMB menurut Peraturan Daerah ini.\n2. Bangunan yang pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini sedang diproses permohonan izinnya harus menyesuaikan dan mendasarkan pada Peraturan Daerah ini.","sanctions","Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF TABALONG REGENCY
YEAR 2011 NUMBER 08

REGIONAL REGULATION OF TABALONG REGENCY
NUMBER 08 YEAR 2011
ON
LOCAL FEE BUILDING PERMIT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF TABALONG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to control the implementation of building construction in
Tabalong Regency to achieve harmony and orderliness of buildings,
a building permit is necessary;
that the established local fee rates are no longer in accordance
with developments, so they need to be reviewed;
that based on the considerations as referred to in letters
a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation regarding Local Fee
Building Permit;

Remembering:

Law Number 8 of 1965 concerning the Establishment of Level II
Regions of Tanah Laut, Level II Region of Tapin and Level II
Region of Tabalong (State Gazette of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ace8578d-f6b3-499a-abd8-ddfc6dedc294","actionData","errors"]