[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ace41c15-376c-45c2-bbd2-27a94cc43d96","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 5 Tahun 2015","number","5","year","2015","published_date","2015-07-22","effective_date","2015-07-23","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"ec6c968c-192a-462c-a6f3-404e8d282b13","Pendanaan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara","place_of_enactment","Tenggarong","theme","Keuangan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

DESA - KEUANGAN
2015
Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, LD 2015/52
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Keuangan Desa
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pendekatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipatif, serta melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Pemda Kab. Kutai Kartanegara kepada Pemerintah Desa, baik penerimaan, belanja, dan pembiayaan yang didanai dari APBDesa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dibentuk Perda tentang Keuangan Desa. \n Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 6 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Permendagri No. 114 Tahun 2014 \n 1. Ketentuan Umum; 2. Asas Umum dan Ruang Lingkup; 3. Struktur APBDesa; 4. Perencanaan Keuangan Desa; 5. Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa; 6. Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Desa; 7. Pertanggungjawaban dan Pelaporan; 8. Perubahan APBDesa; 9. Pembinaan dan Pengawasan; 10. Sanksi; 11. Ketentuan Peralihan; 12. Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2015. \n Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa dinyatakan tidak berlaku lagi. \n 18 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Kutai Kartanegara. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi. Pengelolaan keuangan desa meliputi pendapatan desa, belanja desa, pembiayaan desa, kekayaan desa, dan kekayaan pihak lain yang dikuasai desa. Struktur APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pendapatan desa meliputi pendapatan asli desa, alokasi anggaran dari APBN, bagi hasil pajak kabupaten, bagian dari retribusi kabupaten, alokasi dana desa, bantuan keuangan, hibah, dan sumbangan pihak ketiga. Belanja desa terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung. Pembiayaan desa terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Perencanaan keuangan desa berpedoman pada RPJMDesa dan RKPDesa. Penghasilan aparatur pemerintah desa terdiri dari penghasilan tetap dan tunjangan. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dikelola dalam APBDesa. Kepala Desa wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa. Perubahan APBDesa dapat dilakukan dalam kondisi tertentu. Pembinaan dan pengawasan keuangan desa dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Kecamatan.","transitional_provisions","1. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa dinyatakan tidak berlaku lagi.","sanctions","1. Pengelola Keuangan Desa yang tidak dapat memenuhi kewajiban dan tanggungjawab administrasi dikenakan sanksi administratif.\n2. Pengelola Keuangan Desa yang menimbulkan perselisihan utang piutang dan kekayaan desa dapat diselesaikan secara Perdata.\n3. Pengelola Keuangan Desa yang mengakibatkan kerugian negara dikenakan sanksi Pidana.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

EAST KALIMANTAN PROVINCE
KUTAI KARTANEGARA REGENCY
REGIONAL REGULATION OF KUTAI KARTANEGARA REGENCY
NUMBER 5 OF 2015
CONCERNING
VILLAGE FINANCE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KUTAI KARTANEGARA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to improve the welfare of the village community through service, empowerment and participatory approaches and to implement the authority delegated by the Regional Government of Kutai Kartanegara Regency to the Village Government, both revenue, expenditure and financing funded from the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDesa);
that based on the considerations as referred to in letter a above, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Village Finance.

In view of:

Article 18 paragraph (6), 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 27 of 1959 concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ace41c15-376c-45c2-bbd2-27a94cc43d96","actionData","errors"]