[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","acdee70f-1324-4bc4-8481-48be25f3b724","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat","short_title","Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2025","number","7","year","2025","published_date","2025-09-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","3a6a5580-7b6a-419a-b419-bb8b507d66cf","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Perpustakaan Nasional","short_name","Peraturan Perpusnas","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Perpustakaan Nasional RI","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pedoman - Indeks Pembangunan - Literasi Masyarakat
2025
Peraturan Perpustakaan Nasional NO. 7, BN 2025 (721); 8 hlm
Peraturan Perpustakaan Nasional TENTANG Pedoman Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk mengukur kinerja Perpustakaan Provinsi\r\ndan Perpustakaan Kabupaten/Kota dalam upaya untuk\r\nmewujudkan masyarakat pembelajar sepanjang hayat,\r\nperlu dilakukan pengukuran indeks pembangunan\r\nliterasi masyarakat secara nasional \n Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 43 Tahun 2007; PP Nomor 24 Tahun 2014; Keppres Nomor 103 Taun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 145 Tahun 2015; Peraturan Perpusnas Nomor 10 Tahun 2024 \n Peraturan ini merupakan acuan bagi Perpusnas,\r\nPerpustakaan Provinsi, dan Perpustakaan Kabupaten/Kota\r\ndalam pelaksanaan pengukuran indeks pembangunan\r\nliterasi masyarakat; tugas perpustakaan nasional, perpustakaan provinsi, dan perpustakaan kabupaten/kota; tahapan pengukuran indeks pembangunan literasi masyarakat; komponen pengukuran indeks pembangunan literasi masyarakat; dan pendanaan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2025. \n 8 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Perpustakaan Nasional ini mengatur tentang Pedoman Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM). Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat daya saing bangsa, dan mendukung pembangunan nasional melalui peran Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Provinsi, dan Perpustakaan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan masyarakat pembelajar sepanjang hayat. Tujuannya adalah untuk mengukur kinerja Perpustakaan Provinsi dan Perpustakaan Kabupaten/Kota dalam upaya mewujudkan masyarakat pembelajar sepanjang hayat, serta sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan bidang Perpustakaan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Peraturan ini mengatur tugas Perpusnas, Perpustakaan Provinsi, dan Perpustakaan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pengukuran IPLM. Perpusnas bertugas menetapkan metodologi, menyusun petunjuk teknis, memberikan bimbingan teknis, mengumpulkan, memverifikasi, dan memvalidasi data, melakukan penghitungan, analisis, dan publikasi hasil pengukuran IPLM, menetapkan hasil pengukuran IPLM, menyediakan dukungan sistem pendataan, dan memastikan keamanan data. Perpustakaan Provinsi dan Perpustakaan Kabupaten/Kota bertugas mengumpulkan dan menyampaikan data kepada Perpusnas, serta mengakses data hasil kajian dan evaluasi untuk perencanaan pembangunan literasi daerah.

Tahapan pengukuran IPLM meliputi pengumpulan data, verifikasi dan validasi data, penghitungan, penetapan, serta pemantauan dan evaluasi. Komponen pengukuran IPLM terdiri atas dimensi (kepatuhan dan kinerja), variabel (koleksi, tenaga perpustakaan, pelayanan, dan penyelenggaraan/pengelolaan), dan indikator yang lebih spesifik untuk setiap variabel.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE NATIONAL LIBRARY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 7 OF 2025
CONCERNING
GUIDELINES FOR THE COMMUNITY LITERACY DEVELOPMENT INDEX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE NATIONAL LIBRARY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to improve the quality of human resources, strengthen the nation's competitiveness, support national development, and the National Library that realizes a lifelong learning society by involving the Provincial Library and the Regency/City Library;
that to measure the performance of the Provincial Library and the Regency/City Library in an effort to realize a lifelong learning society, it is necessary to measure the community literacy development index nationally;
that for uniformity and as a legal basis in the implementation of measuring the community literacy development index, it is necessary to prepare guidelines for

","pdf_url","/proxy/pdf?id=acdee70f-1324-4bc4-8481-48be25f3b724","actionData","errors"]