[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","acdc8d9c-1387-4e71-abc2-b31b7c810b7a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 21 Tahun 2007","number","21","year","2007","published_date","2007-11-26","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kulon Progo","place_of_enactment","Wates","theme","Pola Organisasi Pemerintahan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pola-Organisasi-Pemerintahan-Daerah
2007
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21, LD.2007/NO.5.SERI.D
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pola Organisasi Pemerintahan Daerah
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan: a. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta untuk memberikan kejelasan hubungan organisasi antar unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa, perlu menyusun Pola Organisasi Pemerintahan Daerah;\r\n\r\n \n Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2004;\r\n \n Materi Pokok: Ketentuan Umum; Organisasi Pemerintahan Daerah; Keduduk; Tata Kerja; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.\r\n\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Jumlah Halaman: 10 HLM; Penjelasan: 2 halaman; Lampiran: 2 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Kulon Progo. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta memberikan kejelasan hubungan organisasi antar unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Struktur Pemerintahan Daerah: Terdiri dari Pemerintah Daerah dan DPRD. Pemerintah Daerah terdiri dari Bupati dan Wakil Bupati, serta Perangkat Daerah.
Kedudukan dan Kewenangan:\n
- Bupati: Kepala Pemerintah Daerah, memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD, mengajukan rancangan Peraturan Daerah, menetapkan Peraturan Daerah, menyusun dan mengajukan rancangan APBD, mewakili Daerah di dalam dan di luar pengadilan.
- Wakil Bupati: Membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah, mengkoordinasikan kegiatan Instansi vertikal, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa.
- DPRD: Lembaga perwakilan rakyat Daerah, memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Membentuk Peraturan Daerah, membahas dan menyetujui rancangan APBD, melaksanakan pengawasan, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Wakil Bupati.
- Sekretariat Daerah: Unsur staf, membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kecamatan.
- Sekretariat DPRD: Unsur pelayanan terhadap DPRD, menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
- Dinas Daerah: Unsur pelaksana Otonomi Daerah, melaksanakan urusan pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- Lembaga Teknis Daerah: Unsur pendukung tugas Bupati, melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik.
- Satuan Polisi Pamong Praja: Memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.
- Kecamatan: Melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah.
- Kelurahan: Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- Pemerintahan Desa: Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.
\n

Peraturan ini juga mengatur tata kerja antara Bupati dan Wakil Bupati, koordinasi dengan DPRD dan instansi vertikal, serta pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","PERDA Kab. Kulon Progo No. 2 Tahun 2017 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/12270/perda-kab-kulon-progo-no-2-tahun-2017","922550d1-dba6-4b01-9cc4-be39b87f75e8","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF KULON PROGO REGENCY
LOCAL REGULATION OF KULON PROGO REGENCY
NUMBER: 21 YEAR 2007
ON
REGIONAL GOVERNMENT ORGANIZATION PATTERN

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KULON PROGO,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that in order to improve the effectiveness and efficiency of the implementation of government and development and to provide clarity on organizational relationships between elements of the Regional Government, the Regional Government and the Village Government, it is necessary to develop a Regional Government Organization Pattern;
that based on the considerations referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on the Regional Government Organization Pattern;

Bearing in Mind :

Law Number 15 of 1950 on the Establishment of Regency Regions within the Special Region of Jogjakarta which has been amended by

","pdf_url","/proxy/pdf?id=acdc8d9c-1387-4e71-abc2-b31b7c810b7a","actionData","errors"]