Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2016

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini diterbitkan untuk menindaklanjuti pengalihan urusan pemerintahan bidang kehutanan dari pemerintah daerah kabupaten/kota ke pemerintah daerah provinsi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuannya adalah untuk mengalihkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kecuali yang mengelola Taman Hutan Raya (Tahura), dari kabupaten/kota ke provinsi.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur pengalihan PNS yang menduduki jabatan fungsional seperti Penyuluh Kehutanan, Polisi Kehutanan, dan Pengendali Ekosistem Hutan, serta jabatan administratif lainnya yang terkait dengan urusan kehutanan. Pengalihan ini berlaku mulai 1 Oktober 2016, dan gaji serta tunjangan PNS yang dialihkan akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi mulai 1 Januari 2017. Proses pengalihan melibatkan penyampaian daftar nominatif oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota kepada Pejabat yang Berwenang, yang kemudian diteruskan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.