Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun 2016

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III. 2. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II.

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara ini mengatur tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kewidyaiswaraan Substansi Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan III, Golongan I, serta Golongan II. Latar belakangnya adalah perlunya tenaga pengajar yang terampil dan ahli dalam Diklat Prajabatan untuk memenuhi tuntutan kompetensi CPNS yang tidak lagi hanya fokus pada pembekalan pengetahuan.

Tujuan dari pedoman ini adalah meningkatkan kompetensi tenaga pengajar agar mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memandu program pembelajaran Diklat Prajabatan. Secara khusus, pedoman ini bertujuan agar tenaga pengajar mampu menjelaskan kebijakan Diklat Aparatur, menguasai substansi mata Diklat pembelajaran, dan memfasilitasi pembelajaran sesuai mata Diklat pilihannya.

Pedoman ini mencakup struktur kurikulum yang terdiri dari Mata Diklat Umum (seperti Overview Program Diklat, Kebijakan Bidang Diklat Aparatur, Dinamika Kelompok, Program Diklat Prajabatan, Metode Pembelajaran Diklat Prajabatan, dan Aktualisasi) dan Mata Diklat Khusus (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi). Juga diatur mengenai persyaratan dan jumlah peserta, tenaga kediklatan (penceramah, pengajar, pengelola dan penyelenggara), sarana dan prasarana Diklat, persiapan, pembinaan, pembiayaan, serta penyelenggaraan Diklat.

1. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Training Of Facilitator (TOF) Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan yang telah dikeluarkan pada penyelenggaraan Diklat TOF yang substansinya mengacu pada Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 dan Nomor 16 Tahun 2015, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan 2 (dua) tahun sejak Peraturan Kepala Lembaga ini diundangkan.

(-)