[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","acca5c80-9ccf-4064-a2ce-627e9680f47f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":93,"_94":88,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGARI","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2021","number","8","year","2021","published_date","2021-10-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70,73],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"5d28585c-8ee7-4586-a554-13242175531c","Ratifikasi Perjanjian Internasional",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_6":74,"_54":75,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sumatera Barat","place_of_enactment","Padang","theme","PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGARI","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pemberdayaan-masyarakat-pemerintahan-nagari
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 08
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGARI
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat Nagari dalam rangka mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan serta meningkatkan sumber daya masyarakat Nagari; b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nagari perlu dilakukan upaya oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dapat mendorong peningkatan kemampuan masyarakat dan pemerintah nagari dalam berbagai bidang; c. bahwa selain penataan dan peningkatan manajemen pemerintahan nagari yang baik, juga diperlukan peningkatan peran lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan nagari; d. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan nagari perlu diatur dengan peraturan daerah; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari; \r\n \n Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018. \n Peraturan ini tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari dengan sistematika sebagai berikut:\r\n1. Ketentuan Umum,\r\n2. Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah,\r\n3. Pemberdayaan,\r\n4. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari,\r\n5. Fasilitasi Kerja Sama Antar Nagari,\r\n6. Pembinaan dan Pengawasan, Pengaduan dan Pelaporan,\r\n7. Peran Serta Masyarakat,\r\n8. Pendanaan,\r\n9. Ketentuan Lain-lain,\r\n10. Ketentuan Peralihan,\r\n11. Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2021. \n 36 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari bertujuan untuk memajukan pembangunan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat Nagari, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan peran lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan Nagari. Kebijakan ini mencakup wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Nagari, termasuk pemberdayaan Badan Permusyawaratan Nagari, masyarakat hukum adat lintas Kabupaten/Kota, LKN dan LAN tingkat Daerah, serta fasilitasi kerjasama antar Nagari. Pemerintah Daerah berupaya mendorong partisipasi masyarakat, mengembangkan program pembangunan berkelanjutan, menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada kelompok rentan, meningkatkan kualitas SDM masyarakat Nagari, mengembangkan transparansi dan akuntabilitas, serta mendayagunakan LKN dan LAN. Upaya ini dilakukan melalui penerapan teknologi, peningkatan kualitas hidup, penyediaan bantuan keuangan, pendampingan masyarakat, dan pengakuan terhadap prakarsa pembangunan Nagari. Peraturan ini juga mengatur pemberdayaan masyarakat Nagari melalui pengembangan kapasitas, pengorganisasian, partisipasi dalam perencanaan, peningkatan kualitas SDM, dan pendampingan berkelanjutan. Pemberdayaan Pemerintahan Nagari dilakukan melalui penyusunan rencana pembangunan dan penganggaran yang berpihak pada kelompok rentan, pengembangan transparansi dan akuntabilitas, peningkatan kualitas SDM, serta pembinaan dan pengawasan partisipatif. Badan Permusyawaratan Nagari juga diberdayakan melalui peningkatan kapasitas, dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi, serta pembinaan. Pengembangan kapasitas masyarakat dan pemerintahan Nagari mencakup pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan. Pengorganisasian Nagari dilaksanakan untuk membangun kesadaran kritis dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan tata kelola Nagari yang baik. Pendampingan masyarakat Nagari dilakukan melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitasi. Peraturan ini juga mengatur pemberdayaan LKN dan LAN, serta peran serta masyarakat dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Nagari.","transitional_provisions","1. Program pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Nagari yang telah ada tetap berjalan sampai jangka waktu pelaksanaan program berakhir.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF WEST SUMATRA
REGIONAL REGULATION OF WEST SUMATRA PROVINCE
NUMBER 8 OF 2021
CONCERNING
COMMUNITY EMPOWERMENT AND NAGARI GOVERNANCE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF WEST SUMATRA,

Considering:

that to implement development and improve the community empowerment of Nagari in order to realize equitable and sustainable development and improve the human resources of the Nagari community;
that in order to improve the welfare of the community and nagari development, efforts need to be made by the Regional Government of West Sumatra Province that can encourage the improvement of the capabilities of the community and nagari government in various fields;
that in addition to structuring and improving good nagari governance management, it is also necessary to increase the role of traditional institutions and nagari community institutions;
that to ensure legal certainty and implement the authority of the regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=acca5c80-9ccf-4064-a2ce-627e9680f47f","actionData","errors"]