[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","acc4d51c-ae2e-45e2-9240-56ce3cb34c8a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2022 tentang PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMILIHAN \r\nWALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KEDIRI TAHUN 2024","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2022","number","7","year","2022","published_date","2022-10-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Kediri","place_of_enactment","Kediri","theme","PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMILIHAN \r\nWALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KEDIRI TAHUN 2024","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

dana cadangan - pemilihan kepala daerah
2022
Peraturan Daerah (Perda) NO. 7, LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2022 NOMOR 7
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMILIHAN \r\nWALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KEDIRI TAHUN 2024
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah \r\nmerupakan perwujudan dari kedaulatan, tanggung \r\njawab, hak dan kewajiban rakyat untuk secara \r\ndemokratis memilih pemimpin di daerahnya; \r\nb. bahwa pembiayaan kegiatan pemilihan Walikota dan \r\nWakil Walikota Kediri Tahun 2024 tidak cukup \r\ndibebankan dalam satu tahun anggaran, sehingga perlu \r\nadanya pembentukan dana cadangan; \r\nc. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian \r\nhukum terhadap pembentukan dana cadangan, maka \r\ndiperlukan pengaturan tentang pembentukan dana \r\ncadangan untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota \r\nKediri Tahun 2024; \r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana \r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu \r\nmembentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan \r\nDana Cadangan Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil \r\nWalikota Kediri Tahun 2024; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945; \r\n2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang \r\nPembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam \r\nLingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa \r\nBarat dan dalam Daerah Istimewa Yowakarta (Berita \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1950 Nornor 45) \r\nsebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang \r\nNomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 2730); \r\n3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang \r\nKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 4286);4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang \r\nPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4355); \r\n5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang \r\nPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan \r\nNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \r\n2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 4400); \r\n6. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang \r\nPembentukan \r\nPeraturan \r\nPerundang–undangan \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 \r\nNomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah \r\nterakhir dengan Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2022 \r\ntentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor \r\n12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan \r\nPerundang–undangan (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6801); \r\n7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang \r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana \r\ntelah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang\r\nUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua \r\natas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang \r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5679); \r\n8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang \r\nPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang\r\nUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan \r\nGubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang\r\nUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \r\n2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor \r\n5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir \r\ndengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang \r\nPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang\r\nUndang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga \r\natas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang \r\nPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang\r\nUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan \r\nGubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang\r\nUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \r\n2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 6547); \r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang \r\nPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); \r\n10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang \r\nPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 \r\nTahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan \r\nPerundang-Undangan (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah \r\ndiubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun \r\n2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor \r\n87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang\r\nUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan \r\nPeraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186); \r\n11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 \r\ntentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah \r\n(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor \r\n1781); \r\n12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 \r\ntentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) \r\nsebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan \r\nMenteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang \r\nPerubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor \r\n80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum \r\nDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 \r\nNomor 157); \r\n13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 \r\ntentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, \r\nBupati dan Walikota Yang Bersumber dari Anggaran \r\nPendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah \r\ndiubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor \r\n41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan \r\nMenteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang \r\nPendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan \r\nWalikota Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan \r\ndan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2020 Nomor 616); \n BAB I \r\nKETENTUAN UMUM \r\nBAB II \r\nSUMBER DAN BESARAN PENDANAAN\r\nBAB III \r\nPENEMPATAN\r\nBAB IV \r\nPENGGUNAAN\r\nBAB V \r\nPENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN \r\nBAB VI \r\nKETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2022. \n 9 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2022 dibentuk dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan dana yang cukup untuk pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2024. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah kebutuhan untuk mendanai pemilihan kepala daerah yang memerlukan anggaran besar dan tidak dapat dialokasikan hanya dalam satu tahun anggaran.

Dana Cadangan ini bersumber dari APBD, kecuali dana alokasi khusus, pinjaman daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi. Alokasi Dana Cadangan melalui APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp25.000.000.000,00. Jika dana ini tidak mencukupi, kekurangan akan didanai dari APBD tahun anggaran saat pelaksanaan pemilihan.

Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan yang dikelola oleh PPKD selaku Bendahara Umum Daerah. Dana ini dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah jika belum digunakan. Penggunaan Dana Cadangan harus sesuai dengan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
MAYOR OF KEDIRI
THE PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF KEDIRI CITY
NUMBER 7 OF 2022
on
THE ESTABLISHMENT OF A RESERVE FUND FOR THE ELECTION OF
MAYOR AND DEPUTY MAYOR OF KEDIRI IN 2024

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF KEDIRI,

Considering / Whereas :

that the election of regional heads and deputy regional heads is a manifestation of sovereignty, responsibility, rights and obligations of the people to democratically elect leaders in their regions;
that the financing of the Kediri Mayor and Deputy Mayor election activities in 2024 is not sufficiently charged in one budget year, so it is necessary to establish a reserve fund;
that in order to provide direction, foundation and legal certainty for the establishment of a reserve fund, it is necessary to regulate the establishment of a reserve fund for the election of the Mayor and Deputy Mayor of Kediri in 2024;
that based on the considerations as referred

","pdf_url","/proxy/pdf?id=acc4d51c-ae2e-45e2-9240-56ce3cb34c8a","actionData","errors"]