[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","acbb767b-22d2-41ad-9146-90b1874c8452","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 4 Tahun 2008","number","4","year","2008","published_date","2008-04-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta","place_of_enactment","Yogyakarta","theme","Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2008/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal\r\n181 ayat (1) Undang-undang\r\nNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah\r\nsebagaimana telah diubah dengan Undang-undang\r\nNomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan\r\nPemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun\r\n2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32\r\nTahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi\r\nUndang-undang, Kepala Daerah mengajukan\r\nRancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran\r\nPendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan\r\nPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh\r\npersetujuan bersama;\r\nb. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran\r\nPendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan\r\nsebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan\r\nperwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah\r\nTahun 2008 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum\r\nAPBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah\r\ndisepakati bersama antara pemerintah daerah dengan\r\nDPRD, dengan Nomor 1/KSP/I/2008 dan Nomor\r\n1/K/DPRD/2008 pada tanggal 3 Januari 2008 tentang Kebijakan Umum APBD Provinsi DIY Tahun Anggaran\r\n2008 dan Nota Kesepakatan Nomor 2/KSP/I/2008 dan\r\nNomor 2/K/DPRD/2008 tentang Prioritas dan Plafon\r\nAnggaran Tahun Anggaran 2008;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan\r\nBelanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta\r\nTahun Anggaran 2008.\r\n \n Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali\r\nterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang- undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah\r\nbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah\r\nPertama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37\r\nTahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; .Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 200; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun\r\n2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri\r\nDalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun\r\n2006; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah\r\nNomor 152 Tahun 2004; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa\r\nYogyakarta Nomor 6 Tahun 2003; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa\r\nYogyakarta Nomor 1 Tahun 2004; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa\r\nYogyakarta Nomor 2 Tahun 2004; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa\r\nYogyakarta Nomor 3 Tahun 2004; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa\r\nYogyakarta Nomor 1 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah pertama\r\ndengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa\r\nYogyakarta Nomor 2 Tahun 2006; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa\r\nYogyakarta Nomor 4 Tahun 2007; \n Materi Pokok: mengatur mengenai rincian APBD \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Jumlah Halaman: 10 HLM; \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006.\n2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2008 menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2008. APBD ini merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2008 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD. APBD Tahun Anggaran 2008 mencakup pendapatan daerah sebesar Rp. 1.397.690.319.401,00, belanja daerah sebesar Rp. 1.457.139.140.183,00, sehingga terdapat defisit sebesar Rp (59.448.820.782,00). Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan sebesar Rp 78.178.150.424,00 dan pengeluaran sebesar Rp 18.729.329.642,00, menghasilkan pembiayaan netto sebesar Rp 59.448.820.782,00. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Pembiayaan daerah mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, dan pembayaran pokok utang. Gubernur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF THE PROVINCE OF YOGYAKARTA SPECIAL REGION
REGIONAL REGULATION OF THE PROVINCE OF YOGYAKARTA SPECIAL REGION
YOGYAKARTA
NUMBER 4 OF 2008
ON
REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
FISCAL YEAR 2008

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE GOVERNOR OF YOGYAKARTA SPECIAL REGION,

Considering / Whereas:

that to implement the provisions of Article 181 paragraph (1) of Law Number 32 of 2004 on Regional Government as amended by Law Number 8 of 2005 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 3 of 2005 on Amendments to Law Number 32 of 2004 on Regional Government into Law, the Regional Head submits a Draft Regional Regulation on the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) to the Regional House of Representatives (DPRD) to obtain joint approval;
that the proposed Draft Regional Regulation on the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) as referred to in letter a, is the embodiment of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=acbb767b-22d2-41ad-9146-90b1874c8452","actionData","errors"]