[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","acb99db3-9177-4c99-843e-c0007c1adbb1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2013","number","9","year","2013","published_date","2013-12-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"4d737c56-8459-4de6-aa6c-23f2dd6edff8","Pertambangan & Sumber Energi","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tegal","place_of_enactment","Slawi","theme","Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan
2013
Peraturan Daerah (Perda) NO. 9, LD.2013/NO.9
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2013; bahwa mendasarkan hasil klarifikasi dari Gubernur Jawa Tengah dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2013. \n Peraturan daerah ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2013 Ketentuan ayat (4) Pasal 11; BAB XVIII KETENTUAN PIDANA, Pasal 87, Pasal 88,\r\nPasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92 dan Pasal 95; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013. \n 11 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 76)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2013 ini mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Perubahan tersebut meliputi ketentuan mengenai kriteria penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan ketentuan pidana.\n\nKriteria untuk menetapkan WPR diubah dengan menghilangkan salah satu kriteria. Selain itu, Bab XVIII tentang Ketentuan Pidana diubah secara keseluruhan, mencakup pasal-pasal yang mengatur sanksi pidana bagi pelanggaran terkait usaha penambangan tanpa izin, penyampaian laporan tidak benar, eksplorasi tanpa izin, kegiatan operasi produksi tanpa izin yang sesuai, penampungan atau pengolahan mineral ilegal, perintangan kegiatan pertambangan yang sah, serta penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitan izin. Badan hukum yang melakukan tindak pidana juga dapat dikenai sanksi denda yang lebih berat, pencabutan izin usaha, atau pencabutan status badan hukum. Selain pidana pokok, pelaku tindak pidana juga dapat dikenai pidana tambahan berupa perampasan barang atau keuntungan hasil tindak pidana, serta kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana. Terakhir, setiap kendaraan angkutan bahan tambang mineral bukan logam dan batuan yang dengan sengaja mengambil, memuat dan mengangkut hasil bahan tambang di lokasi yang tidak memiliki IUP dan/atau IPR dapat dikenakan denda.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP atau IPR dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n2. Pemegang IUP atau IPR yang menyampaikan laporan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n3. Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP eksplorasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n4. Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n5. Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral yang bukan dari pemegang IUP atau izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n6. Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IPR yang telah memenuhi syarat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n7. Setiap orang yang mengeluarkan IUP atau IPR yang bertentangan dengan peraturan daerah ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 6 (enam) bulan penjara dan denda paling banyak 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n8. Setiap kendaraan angkutan bahan tambang mineral bukan logam dan batuan yang dengan sengaja mengambil, memuat dan mengangkut hasil bahan tambang di lokasi yang tidak memiliki IUP dan/atau IPR dapat dikenakan denda paling banyak 2 (dua) kali dari harga 1 (satu) ritase di tempat lokasi pengambilan bahan tambang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
TEGAL REGENCY

Year: 2013
Number: 9

REGIONAL REGULATION OF TEGAL REGENCY
NUMBER 9 OF 2013
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF TEGAL REGENCY
NUMBER 5 OF 2013 CONCERNING THE MANAGEMENT OF MINING
NON-METALLIC MINERALS AND ROCKS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TEGAL,

\n\n \n \n

Considering:

that the management of mining of non-metallic minerals and rocks has been regulated by Regional Regulation of Tegal Regency Number 5 of 2013;
that based on the results of clarification from the Governor of Central Java and the Constitutional Court Decision Number 25/PUU-VIII/2010, the Regional Regulation of Tegal Regency Number 5 of 2013 concerning the Management of Mining Business of Non-Metallic Minerals and Rocks, needs to be amended;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=acb99db3-9177-4c99-843e-c0007c1adbb1","actionData","errors"]