[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","acab924f-adf1-4023-b2e5-34da4fdc880e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kupang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kupang Nomor 7 Tahun 2012","number","7","year","2012","published_date","2012-03-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kupang","place_of_enactment","Oelamasi","theme","Retribusi Perizinan Tertentu","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TERTENTU-PERIZINAN-RETRIBUSI
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2012/No.50
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Perizinan Tertentu
ABSTRAK:	\n \n bahwa Retribusi Perizinan Tertentu memiliki kontribusi yang penting untuk memperkuat kemampuan fiskal Daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Daerah dalam konteks pelaksanaan otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab; bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka telah diatur jenis Retribusi Perizinan\r\nTertentu yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah, meliputi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; Retribusi Izin Gangguan; Retribusi Izin Trayek; dan Retribusi Izin Usaha Perikanan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu \n Dasar hukum peraturan tersebut adalah Pasal 8 ayat (6) UUD 1945; UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Keppres No. 3 Tahun 1997; Perpres No. 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 24/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 43/M.DAG/PER/9/2009; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011. \n Peraturan tersebut mengatur mengenai: I. Ketentuan Umum; II. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu; III. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; IV. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; V. Retribusi Izin Gangguan; VI. Retribusi Izin Trayek; VII. Retribusi Izin Usaha Perikanan; VIII. Wilayah Pemungutan Retribusi; IX. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; X. Peninjauan Tarif Retribusi; XI. Pemungutan Retribusi; XII. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; XIII. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi; XIV. KedaluwarsaPenagihan Retribusi; XV. Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi; XVI. Ketentuan Pemeriksaan; XVII. Insentif Pemungutan Retribusi; XVIII. Ketentuan Penyidikan; XIX. Ketentuan Pidana; dan XX. Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2012. \n 28 halaman; 8 halaman penjelasan; 10 halaman lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Nomor 26 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Tahun 1999 Nomor 511);\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Nomor 27 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Tahun 1999 Nomor 466);\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Tahun 1999 Nomor 513);\n4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Nomor 30 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Tahun 1999 Nomor 316);\n5. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2001 Nomor 127);\n6. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Penyimpanan dan Penimbunan Bahan Bakar Minyak (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2001 Nomor 133);\n7. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pengumpulan dan Pengeluaran Hasil Kelautan dan Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2001 Nomor 315);\n8. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pengambilan dan Pengeluaran Hasil Pertanian dan Perkebunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2001 Nomor 317);\n9. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pengambilan dan Pengeluaran Hasil Hutan Ikutan (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2001 Nomor 319);\n10. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2008 Nomor 527).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Kupang ini mengatur tentang retribusi perizinan tertentu. Latar belakang dan tujuan dari peraturan ini adalah untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Hal ini dilakukan dengan mengatur jenis retribusi perizinan tertentu yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Jenis Retribusi**: Peraturan ini mengatur lima jenis retribusi perizinan tertentu, yaitu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.\n2. **Retribusi IMB**: Mengatur tentang objek retribusi, subjek retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran penetapan tarif, serta struktur dan besarnya tarif retribusi IMB.\n3. **Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol**: Mengatur tentang objek retribusi, subjek retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran penetapan tarif, struktur dan besarnya tarif retribusi, serta golongan minuman beralkohol yang diizinkan.\n4. **Retribusi Izin Gangguan**: Mengatur tentang objek retribusi, subjek retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran penetapan tarif, struktur dan besarnya tarif retribusi, serta masa berlaku izin gangguan.\n5. **Retribusi Izin Trayek**: Mengatur tentang objek retribusi, subjek retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran penetapan tarif, struktur dan besarnya tarif retribusi, serta ketentuan perizinan.\n6. **Retribusi Izin Usaha Perikanan**: Mengatur tentang objek retribusi, subjek retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran penetapan tarif, serta struktur dan besarnya tarif retribusi.\n\nSelain itu, peraturan ini juga mengatur wilayah pemungutan retribusi, masa retribusi dan saat retribusi terutang, peninjauan tarif retribusi, tata cara pemungutan, pembayaran, sanksi administrasi, penagihan, keberatan, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, pengembalian kelebihan pembayaran, kedaluwarsa penagihan, penghapusan piutang retribusi, ketentuan pemeriksaan, insentif pemungutan, ketentuan penyidikan, dan ketentuan pidana.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KUPANG REGENCY
NUMBER 7 OF 2012
CONCERNING
CERTAIN LICENSING RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KUPANG,

\n\n \n \n

Considering :

that Certain Licensing Retribution has an important contribution to strengthen the fiscal capacity of the Region in order to finance the administration of government and public services in the Region in the context of implementing real, broad and responsible Regional autonomy;
that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the types of Certain Licensing Retribution that can be collected by the Regional Government have been regulated, including Building Permit Retribution; Alcoholic Beverage Sales Site Permit Retribution; Nuisance Permit Retribution; Route Permit Retribution; and Fisheries Business License Retribution;
that based on the considerations as referred

","pdf_url","/proxy/pdf?id=acab924f-adf1-4023-b2e5-34da4fdc880e","actionData","errors"]