Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bekasi Nomor 32 Tahun 2025

Peraturan Bupati ini disusun dengan latar belakang kebutuhan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, mengoptimalkan fasilitas, teknologi, serta sumber daya manusia di RSUD Kabupaten Bekasi yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Tujuannya adalah untuk memberikan pedoman terstruktur dalam pelaksanaan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak ketiga guna mencapai efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan rumah sakit.

Secara substansial, peraturan ini mengatur kewenangan pelaksanaan KSO yang berada di bawah Kepala Dinas, dengan melibatkan Direktur RSUD dalam memberikan pertimbangan teknis dan administratif serta pelaporan kepada Bupati melalui dewan pengawas. KSO dilakukan melalui proses seleksi mitra yang transparan dan berbasis kompetensi, dengan kriteria yang mencakup kapasitas teknis, keuangan, dan komitmen keberlanjutan. Jenis KSO yang diatur meliputi penyelenggaraan layanan kesehatan, teknologi medis, pengelolaan laboratorium, serta pengadaan alat kesehatan berbasis skema leasing. Setiap KSO wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis yang memuat ruang lingkup, hak dan kewajiban, indikator kinerja utama (KPI), pembagian risiko, serta mekanisme evaluasi. Jangka waktu KSO ditetapkan paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang satu kali. Hasil dari KSO pendapatan diarahkan untuk pengembangan mutu layanan, pemeliharaan sarana, serta peningkatan kesejahteraan tenaga medis dan non-medis.