Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021

(-)

Peraturan Menteri ini menetapkan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Penata Kadastral. Latar belakang penetapan peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Kadastral, yang menugaskan instansi pembina untuk menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Penata Kadastral. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan panduan teknis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Penata Kadastral.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

1. Kedudukan dan tanggung jawab JF Penata Kadastral sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Kadastral pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
2. Kategori dan jenjang JF Penata Kadastral yang merupakan JF kategori keahlian, terdiri atas Penata Kadastral Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya.
3. Tugas JF Penata Kadastral yaitu melaksanakan kegiatan Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Kadastral secara teknis maupun yuridis yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengolahan data, pengendalian, pembinaan, dan pelayanan informasi.
4. Unsur kegiatan tugas JF Penata Kadastral yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas survei kadastral, pengukuran kadastral, dan pemetaan kadastral, beserta sub-unsurnya.
5. Uraian dan rincian kegiatan tugas JF Penata Kadastral sesuai dengan jenjang jabatannya, yang tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(-)

(-)