[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ac98cfdb-f4c1-4a6f-896f-c4c36370a251","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Orang Di Jawa Barat","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2008","number","3","year","2008","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[66,69],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"5c23153e-8a22-44ee-bfce-ce6ef5f16760","Hukum Pidana, Perdata & Dagang",{"_6":70,"_53":71,"_55":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jawa Barat","place_of_enactment","Bandung","theme","Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Orang Di Jawa Barat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Korban Perdagangan Orang - Pencegahan Dan Penanganan
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD 2008/No.2 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Orang Di Jawa Barat
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam diri setiap manusia melekat hak asasi manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia; bahwa perdagangan orang merupakan kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia yang mengabaikan harkat, martabat dan derajat manusia sehingga perlu dicegah dan ditangani secara adil, manusiawi melalui pengaturan dan penanganan yang menyeluruh dan tuntas; bahwa perdagangan orang mempunyai jaringan perdagangan yang luas dan Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu daerah sumber dan/atau tempat transit perdagangan orang di Indonesia sehingga perlu disusun kebijakan, program, kegiatan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah; bahwa untuk mengantisipasi perdagangan orang, Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus melindungi warganya khususnya perempuan dan/atau anak pekerja atas tindakan perdagangan orang baik yang dilakukan didalam negeri maupun diluar negeri; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat; \n Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008; Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990; Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002; Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002; Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-18/MEN/IX/2007; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-07/MEN/IV/2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang asas dan tujuan, pencegahan perdagangan orang, penanganan korban perdagangan orang, rehabilitasi, rencana aksi daerah, gugus tugas, hak dan kewajiban masyarakat, kerjasama dan kemitraan, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan, sanksi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 51 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15)\n2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mencegah perdagangan orang sejak dini, memberikan perlindungan dari eksploitasi dan perbudakan, menyelamatkan dan merehabilitasi korban, serta memberdayakan pendidikan dan perekonomian korban beserta keluarganya.

\n\n

Kebijakan pencegahan meliputi:

Pencegahan Preemtif: Peningkatan pendidikan, aksesibilitas, lapangan kerja, dan partisipasi masyarakat.
Pencegahan Preventif: Pengawasan, perizinan, sistem informasi, pendataan PPTKIS dan korporasi, monitoring tenaga kerja, jejaring kerjasama, dan pos pengaduan.
Pencegahan Perdagangan Anak: Larangan memperdagangkan dan mempekerjakan anak pada pekerjaan terburuk.
Surat Rekomendasi Bekerja di Luar Daerah (SRBD): Wajib bagi pekerja di luar kabupaten/kota.

\n\n

Penanganan korban meliputi penjemputan, penampungan, pendampingan, koordinasi pemulangan, pelaporan tindak pidana, dan bantuan hukum. Rehabilitasi meliputi pemulihan fisik dan psikis, reintegrasi sosial, serta pemberdayaan ekonomi dan pendidikan. Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Aksi Daerah untuk pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi korban. Dibentuk Gugus Tugas untuk koordinasi penanganan korban. Masyarakat memiliki hak dan kewajiban dalam pencegahan dan penanganan. Kerjasama dan kemitraan dikembangkan dengan berbagai pihak. Pembinaan dan pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan kebijakan dan PPTKIS/Korporasi.

","transitional_provisions","1. Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan perdagangan korban orang yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. PPTKIS/Korporasi yang terlibat perdagangan orang dikenakan sanksi administrasi sesuai Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.\n2. Pejabat Negara yang terlibat dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan.\n3. Sanksi administrasi tidak menghapus tuntutan pidana dan perdata.\n4. Setiap orang yang terlibat dikenakan sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF WEST JAVA PROVINCE
NO. 2
2008
SERIES. E

REGIONAL REGULATION OF WEST JAVA PROVINCE
NUMBER: 3 YEAR 2008

ABOUT

PREVENTION AND HANDLING OF VICTIMS OF TRAFFICKING IN PERSONS
IN WEST JAVA

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF WEST JAVA,

\n\n \n \n

Considering:

that inherent in every human being are human
rights that must be respected, upheld
and protected by the state, law,
government and every person for the sake of
honor and protection of human dignity
and worth;
that trafficking in persons constitutes a
crime against Human Rights that
disregards human dignity, worth and status
so that it needs to be prevented and handled
fairly and humanely through comprehensive
and complete regulation and handling;
that trafficking in persons has a wide
trade network and West Java Province
is one of the source areas and/or
transit points for trafficking in persons in Indonesia
so that it

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ac98cfdb-f4c1-4a6f-896f-c4c36370a251","actionData","errors"]